METROklik – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyelenggarakan kegiatan studi visit dan capacity building ke Provinsi Jawa Timur (Jatim), 14-16 April 2026.
“Kegiatan ini merupakan langkah percepatan untuk memperkuat kinerja TP2DD di Sulawesi Utara. Masih terdapat sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan, terutama terkait tindak lanjut diagnostic tools, penyusunan program unggulan, serta optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Studi ini menjadi momentum untuk mempercepat perbaikan tersebut,” ujarnya Kepala Tim SP PUR BI Sulut Ircham Andrianto Taufick.
Ircham menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah percepatan untuk memperkuat kinerja TP2DD di Sulawesi Utara. “Masih terdapat sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan, terutama terkait tindak lanjut diagnostic tools, penyusunan program unggulan, serta optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Studi ini menjadi momentum untuk mempercepat perbaikan tersebut,” ujarnya.
Pemilihan Jawa Timur sebagai lokasi pembelajaran didasarkan pada capaian kinerja yang sangat menonjol. Pada Championship TP2DD 2025, Provinsi ini berhasil meraih delapan penghargaan dari berbagai kategori, termasuk TP2DD Terbaik tingkat provinsi, Program Unggulan Terbaik, BPD Terbaik, hingga Rookie of the Year.
Salah satu inovasi yang memperoleh penghargaan sebagai program unggulan terbaik adalah “Sambel Bajak” (Sambil Belanja Online Bayar Pajak) yang berhasil mendorong integrasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan ekosistem e-commerce.
Inovasi ini tidak hanya memperluas akses pembayaran, tetapi juga mengubah perilaku masyarakat menuju transaksi yang lebih praktis dan digital. Dampaknya terlihat pada penerimaan PKB di Jawa Timur meningkat dari Rp7,78 triliun pada 2023 menjadi Rp8,26 triliun pada 2024 atau tumbuh 6,16%.
Selain itu, jumlah wajib pajak yang membayar secara non-tunai meningkat sebesar 13,91. Capaian TP2DD Jawa Timur juga diperkuat oleh peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (I-ETPD) hingga 98,3% (kategori digital), peningkatan transaksi non-tunai pemerintah daerah menjadi 82,05%, serta implementasi penggunaan KKPD oleh 15 OPD. (hep)
