METROklik – Ketergantungan masyarakat Sulawesi Utara terhadap beras sebagai sumber karbohidrat utama masih menjadi perhatian dalam upaya memperkuat ketahanan pangan daerah.
Kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pola konsumsi, tetapi juga berhubungan dengan upaya menjaga keseimbangan pasokan dan stabilitas harga pangan.
Karena itu, diversifikasi konsumsi melalui pemanfaatan pangan lokal menjadi salah satu langkah yang terus didorong.
Hal ini mengemuka dalam kegiatan penguatan ketahanan pangan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Daerah Sulut bersama TP PKK Provinsi Sulut di Graha Gubernuran, Selasa (22/9/2026).
Kegiatan yang mendapat dukungan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sulut tersebut diikuti jajaran pengurus TP PKK kabupaten/kota se-Sulut.
Ketua TP PKK Sulut Anik Yulius Selvanus mengatakan, Sulut sebenarnya memiliki beragam sumber pangan lokal yang dapat menjadi alternatif sumber karbohidrat, seperti jagung, sagu, ubi dan pisang.
“Hingga saat ini ketergantungan masyarakat Sulawesi Utara terhadap beras sebagai sumber karbohidrat masih tergolong tinggi,” ujar Anik.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dijawab dengan terobosan yang mampu mengubah pola konsumsi masyarakat menuju pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).
Dalam konteks ini, peran Bank Indonesia menjadi penting karena diversifikasi pangan tidak hanya berdampak pada konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan pasokan dan stabilitas harga di daerah.
Kepala KPw BI Sulut Joko Supratikto mengatakan, kegiatan pengembangan pangan lokal yang didukung BI bukan sekadar perlombaan untuk menghasilkan menu kreatif.
“Lomba yang kita lakukan pada kesempatan kali ini, ini bukan sekedar nanti adalah hanya ada kriteria penilaiannya saja, tetapi kontribusi nyata terhadap ketahanan pasokan dan juga kestabilan harga di daerah yang kita cintai ini,” ungkap Joko.
Menurut Joko, semakin beragam sumber pangan yang dikonsumsi masyarakat, semakin terbuka pula ruang untuk mengoptimalkan potensi produksi pangan lokal. Pada saat yang sama, pengolahan pangan lokal dapat menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
Hilirisasi tersebut juga membuka peluang tumbuhnya UMKM pangan baru. Bahan pangan lokal tidak berhenti dijual sebagai komoditas mentah, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk olahan dengan nilai ekonomis lebih tinggi.
Karena itu, sinergi BI, pemerintah daerah dan TP PKK menjadi bagian dari upaya menghubungkan isu ketahanan pangan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Melalui diversifikasi pangan dan pengembangan produk lokal, ketahanan pasokan diharapkan semakin kuat, sementara masyarakat memiliki lebih banyak pilihan pangan selain beras. (hep)
