METROklik – Program dan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR-RI), dalam rangka meningkatkan ketersediaan rumah hunian yang layak bagi Nelayan, Mahasiswa, Pelajar, Santri, Pekerja, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, sudah selesai dibangun di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).
Secara khusus pembangunan 50 unit Rumah Khusus (Rusus) Nelayan yang telah selesai dibangun pada tahun 2018 di Desa Matani, Satu Kecamatan Tumpaan, akhirnya diserah-terimakan dari Kementerian PUPR-RI kepada Pemerintah Kabupaten Minsel.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minsel Royke Mandey SH, mengatakan proses serah terima ini, berlangsung di Swisbell Hotel Manado, Rabu (28/09/2022).
Ditandai dengan penandatangan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Negara (BMN), berupa 50 Rumah Khusus Nelayan yang berdiri di wilayah kepolisian Desa Matani, Satu Kecamatan Tumpaan, oleh Menteri PUPR RI yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprianto ST MT, kepada Bupati Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar SH.
Dirjen Perumahan Kementerian PUPR-RI Iwan Suprianto dalam sambutannya mengatakan, pembangunan Rusus Nelayan ini menelan anggaran Rp5,35 Miliar. Dan kegiatan ini, telah selesai dibangun pada tahun 2018 silam. Oleh karena itu, lanjut mantan Direktur Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR-RI, bahwa 50 unit Rusus Nelayan telah menjadi Barang Milik Negara (BMN) yang perlu kami serah-terimahkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Minahasa Selatan.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Franky Donny Wongkar, berterima kasih kepada Pemerintah Pusat secara khusus Kementerian PUPR-RI, yang sudah bergandengan tangan dengan Pemerintah Daerah khusus Minahasa Selatan, dalam rangka upaya bersama antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten Minsel untuk mengatasi dan mengantisipasi terciptanya Kawasan Kumuh dipesisir laut melalui pembangunan Rusus Nelayan ini. “Intinya, bentuk perhatian dan keseriusan Pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni bagi para nelayan bisa terwujud. Secara khusus kami bisa mengantisipasi serta mengatasi peluang terjadinya Kawasan Kumuh Dipesisir Laut di Kecamatan Tumpaan,” ungkap Wongkar. (bella)
