METROklik – Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulut, Joko Supratikto, menghadiri
High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pemkab Minahasa yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Minahasa, Rabu (16/7/2025).
Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulut, Joko Supratikto menjelaskan, TPID ini adalah salah satu komunikasi yang efektif kepada seluruh pihak akan kondisi inflasi atau kondisi stock harga komuditas dan harga tertentu yang mengalami kenaikkan atau penurunan.
“Kerjasama antar daerah juga terjadi disini agar saling menguntungkan,”jelas Joko Supratikto.
Lanjut dia, perkembangan inflasi di Sulawesi Utara pada Juni 2025 ada 1.71 % (yoy), 1.85 % (ytd) dan 0.64 % (mtm) dengan 5 top komuditas andil inflasi Sulut yakni beras 0.31%, cabai rawit 0.26%, bawang merah 0.19 %, angkutan udara 0.12 % dan lemon 0.03 %.
“Kalau lima komoditas andil deflasi di Sulut yakni daging babi -0.14%, ikan malalugis -0.05 %, cabai merah -0.03 %, bawang putih -0.03 % dan ikan kembung -0.02 %,”jelasnya.
Kata dia, memang saat ini beras menjadi pendorong utama laju inflasi akibat kendala dalam pengeringan gabah karena curah hujan yang tinggi.
“Evaluasi pengendalian inflasi sinergi TPID Minahasa dan BI Sulut terus dilakukan hingga saat ini seperti sinergi gerakan pangan murah, bantuan pupuk dan lainnya,”ungkap Joko Supratikto.
Katanya, kerjasama antar daerah merupakan upaya strategis dan sistematis untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan komoditas melalui distribusi dari daerah yang mengalami surplus ke daerah yang mengalami defisit.
“Untuk kontribusi PATUA dalam penguatan ketahanan pangan Minahasa sangatlah membantu dan dimana pengembangan kapasitas SDM untuk peningkatan produktivitas pertanian dan ketersediaan pasokan terus dilakukan,”jelas Supratikto.
Sementara Bupati Kabupaten Minahasa, Robby Dondokambey menyampaikan, kegiatan TPID yang dirangkaikan dengan penandatanganan business to business antara pelaku usaha dari Minahasa dan Bolmong menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi kebijakan daerah dalam pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta memperluas kolaborasi usaha antar wilayah di Sulut.
“Isu inflasi bukan lagi menjadi masalah sektoral semata, melainkan persoalan multidimensional yang erat kaitannya dengan daya beli masyarakat, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi,” jelas Bupati Dondokambey.
Kata dia, TPID hadir sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengendalian inflasi di Daerah.
“Kami di Minahasa telah melaksanakan empat dari enam upaya kongkret dalam pengendalian inflasi sesuai dengan arahan Kemendagri antara lain pelaksanaan oprasi pasar, sidak pasar, kerjasama antar daerah, serta gerakan menanam dalam melibatkan masyarakat,” jelasnya.
Lanjut Dondokambey, masih ada dua upaya lainnya yang belum dilaksanakan yaitu pemberian bantuan subsidi transportasi yang bersumber dari APBD dan penggunaan belanja tidak terduga.
“Kedepan kerja TPID tidak cukup hanya menjaga stabilitas harga tetapi juga harus menjadi motor penggerak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sinergi kebijakan fiskal, distribusi dan investasi,”katanya. (hep)
