METROklik – Dalam menjaga stabilitas harga pangan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan tujuh program unggulan GNIP. Di mana, programnya dipadukan dalam 4K (Keterjangkuaan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif).
Hal ini dikatakan Kepala Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulut Andry Prasmuka, di kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten/Kota se-Minahasa Raya, Tomohon dan Bitung, serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2024, di Hotel Sutan Raja Amurang, Selasa (27/2/2024).
“Program menjaga stabilitas harga pangan ini, dilaksanakan juga dengan merangkul para pemuka agama. Tokoh agama kiranya ikut serta aktif dalam mencegah para pedagang ambil margin terlalu besar. Jadi semua kerja bersama. Semoga tidak ada lonjakan seperti tahun 2023,” ujar Prasmuka
Lanjut dia, untuk pencanangan TP2DD, sekiranya ada meningkatkan transaksi digitalisasi di Sulut. “Ini untuk mendorong peningkatan PAD (Pendapafan Asli Daerah). Kehadiran BSG diharapkan bisa semakin membantu, sehingga harapan kami semua PAD meningkat karena penerimaannya lebih mudah dan langsung masuk ke BSG,” jelasnya.
Sementara dikatakan Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Steven Kandouw saat membuka kegiatan, mengapresiasi BI Sulut yang menginisiasi kegiatan ini. Karena diacara ini hadir pemangku pengambil keputusan.
“Saya apresiasi pak Andry (Kepala BI Sulut) adakan acara ini. HLM saya setuju karena jujur saya sampaikan bapak/ibu ini takut sama pimpinannya, takut laksanakan eksekusi. Ini yang hadir langsung petinggi dengar sendiri bagaimana berbahaya harga pangan kalau tak dikendalikan,” ucap Wagub.
Dia mengatakan, pihaknya mendapat info harga beras berada di paling tinggi dalam sejarah. Di beberapa daerah, menembus Rp18.000 per kilogram. Apabila harga beras terus demikian dan tidak turun, akan berpengaruh ke masyarakat. “Singkat kata, kenaikan harga pangan ini satu hal amat berbahaya,” tegasnya.
Lanjut Wagub, beda hal dengan kenaikan harga rokok atau harga kopi. “Kenaikan rokok ibu bisa ngomel ke pak stop rokok. Kalau kenaikan kopi di Starbucks, pak sudak jo ke Starbucks ke RKB jo atau kalau di Amurang ke Topas. Tapi, beras siapa mau rubah?” bebernya.
Olehnya, kenaikan harga bahan pangan, Wagub Kandouw minta harus jadi perhatian. “Jadi saya diperintah pak gubernur ingatkan hal ini kepada kepala daerah, sebagai eksekutor harus underline. Jangan disimpan dalam hati tapi dimplementasikan,” pintaya.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah kepala daerah, diantaranya Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, Walikota Tomohon Caroll Senduk, Penjabat Bupati Minahasa Jemmy Kumendong, Wakil Walikota Bitung Hengky Honandar, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Sekretaris Kota Manado dan stakeholder terkait.(hep)
