METROklik – Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon, dibawah kepemimpinan Walikota Caroll Senduk SH (CS) terus menunjukkan kepedulian terhadap warganya. Seperti halnya peningkatan rumah warga, dari Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi rumah layak huni.
“Kami ingin memastikan masyarakat Tomohon dapat hidup sejahtera. Salah satunya dengan bantuan rumah layak huni yang merupakan kebutuhan dasar,” ujar Walikota, Sabtu (06/04/2024).
Hal ini, lanjut dia bertujuan agar ada rasa aman dan nyaman untuk tinggal. Jika orang sudah dapat tinggal dengan aman, makan taraf hidup selanjutnya dapat terus berkembang. “Nah program ini kedepan akan terus kami jadikan prioritas agar lebih banyak lagi rumah layak huni yang dapat dibangun untuk kesejahteraan masyarakat Tomohon,” ungkap Senduk.
Kepala Dinas Kawasan Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Daerah Kota Tomohon Joice Taroreh, mengatakan untuk tahun anggaran berjalan ini ada 60 program bantuan bedah rumah atau program perbaikan RTLH siap untuk dibangun.
“Untuk tahun ini dianggarkan sebanyak 60 paket program bedah rumah itu, naik 10 Unit dari Tahun lalu yang hanya 50 unit. Itu atas lobi dan kepedulian pak Walikota terhadap masyarakat di 44 kelurahan di Kota Tomohon,” beber Taroreh.
Ditambahkan Kepala Bidang Penataan Perumahan Steva Senduk ST, untuk kriteria penerima bantuan ini yakni warga Tomohon, tentunya pemilik tanah yang sah, belum memiliki rumah dengan kondisi tidak layak huni, belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah, penghasilan upah minimum dan bersedia ikut program ini.
“Nantinya warga yang layak masuk kategori penerima bantuan itu akan mendapat dana sebesar Rp20 juta untuk melakukan rebab rumah menjadi layak dihuni. Dengan persentase pembagian bantuan yakni, kurang lebih Rp 17 juta untuk bahan bangunan, sisanya untuk membayar pekerja atau tukang,” sebut Steva.
Namun demikian, Steva melanjutkan, ada 10 program bedah rumah nantinya akan dikerjasamakan dengan unsur TNI. “Jadi ada 10 program bantuan bedah rumah ini juga akan kita sinergikan bersama dengan unsur TNI. Kalau dulu disebut TMMD. Jadi dari pihak TNI yang terlibat juga didalamnya saat pekerjaan berlangsung,” jelasnya. (hep)
