METROklik – Transformasi program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) menjadi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) pada 2026, diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Hal ini dikatakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut Joko Supratikto pada kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2026 di Aula Pemkab Boltim, Tutuyan, Senin (19/5/2026).
“Beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain penguatan kapasitas produksi, pemerataan distribusi pasokan antarwilayah, serta optimalisasi rantai pasok pangan,” jelasnya.
Sepanjang 2025, TPID Boltim disebut telah menjalankan berbagai program pengendalian inflasi melalui skema 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Selain itu, BI Sulut juga aktif menjalankan program Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA) dan Wirausaha Unggulan Sulawesi Utara (WANUA). Dari total 84 petani unggulan binaan BI di Sulut, enam di antaranya berasal dari Boltim dengan fokus utama pada budidaya cabai rawit.
“Jumlah tersebut menjadikan Boltim berada di posisi keempat sebagai kabupaten/kota dengan jumlah PATUA terbanyak di Sulawesi Utara,” ujar Joko.
Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondow Timur, Oskar Manoppo mengatakan, momentum menjelang Idul Adha kerap diiringi lonjakan permintaan bahan pokok yang berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas.
“Fenomena yang kerap kali kita temui menjelang Hari Raya Idul Adha adalah lonjakan permintaan atas sejumlah komoditas bahan pokok oleh masyarakat,” kata Oskar.
Menurutnya, kondisi ekonomi global yang belum stabil turut memberikan tekanan terhadap harga di berbagai sektor perdagangan.
“Menghadapi ketidakpastian perekonomian global di mana banyak negara mengalami resesi ekonomi, isu yang paling hangat adalah kenaikan harga di semua sektor perdagangan,” ujarnya. (hep)
