METROklik – Melibatkan regulator, perbankan, akademisi, dan pelaku usaha di Sulut, Bank Indonesia (BI) bersama Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara (DJBC Sulbagtara) dan KPPBC TMP C Bitung menyelenggarakan FGD dalam rangka persiapan Direct Call Bitung–China, Jumat (05/06/2026).
FGD ini guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan masukan strategis dalam rangka mendukung keberhasilan program Direct Call yang dijadwalkan pada tanggal 18 Juni 2026.
Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut, Joko Supratikto dan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Kanwil DJBC Sulbagtara yang diwakili oleh Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Sulbagtara, Adeltus Lolok.
Sesi diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Kepala KPPBCTMP C Bitung, Didit Prayudi Sidharta;Terminal Head PT Pelindo TPK, Jusri; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulut, Hermina Syaloom D. Korompis; Pimpinan BNI Kantor Cabang Bitung, Donny Sekeon; dan Vice President Bank Mandiri Sulut Gorontalo, Raden Darojat wirabuana.
Joko Supratikto menyampaikan bahwa dengan pertumbuhan 5,54% (yoy) pada triwulan I 2026, Sulut memiliki tren pertumbuhan yang relatif stabil, tetapi masih dapat diakselerasi lebih tinggi melalui: i) Penguatan Digitalisasi Daerah; ii) Akselerasi Ekspor dan Impor Produktif; iii) Hilirisasi Komoditas Unggulan Ekspor; iv) Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan; v) Peningkatan Kualitas Investasi.
“Dalam hal ini, program Direct Call Bitung China menjadi relevan sebagai salah satu katalis pertumbuhan ekonomi Sulut dalam meningkatkan efisiensi biaya transportasi, percepatan waktu logistik, memperluas akses pasar guna memperkuat daya saing komoditas unggulan,” ujar Joko.
Selanjutnya, Adeltus Lolok menegaskan bahwa Direct Call Bitung–China tidak hanya dipandang sebagai jalur ekspor langsung, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam membangun ekosistem ekspor kawasan yang lebih efisien, terintegrasi, dan berdaya saing.
“Manfaat program ini diharapkan tidak hanya dirasakan oleh Sulawesi Utara, tetapi juga wilayah sekitar seperti Gorontalo dan Maluku Utara. Melalui skema tersebut, pengiriman barang dapat berlangsung lebih cepat, kualitas produk lebih terjaga, nilai jual meningkat, serta penerimaan pembayaran bagi eksportir menjadi lebih optimal,” terang Adeltus. (hep)
