METROklik – Sebagai wujud sinergi memperkuat pengendalian inflasi dan ketahanan pangan daerah, Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Pemerintah Kota Bitung menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bitung Tahun 2026, Jumat (26/06/2026).
Kegiatan dipimpin oleh Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, serta dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Joko Supratikto, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara Reza Dotulung, unsur Forkopimda, instansi vertikal, perangkat daerah, dan anggota TPID Kota Bitung.
Dalam sambutannya, Wali Kota Bitung menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan.
“Sebagai kota maritim, industri, dan pusat distribusi, Kota Bitung memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran rantai pasok pangan,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Wali Kota, implementasi strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif, perlu terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor yang responsif dan berbasis data.
Sementara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Joko Supratikto, menyampaikan bahwa ketidakpastian global masih berpotensi memengaruhi harga pangan melalui kenaikan biaya logistik dan dinamika harga komoditas.
“Bank Indonesia akan terus all out menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui bauran kebijakan serta penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan,” ungkapnya.
Lanjut Joko, pemantauan Kota Bitung, komoditas cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah masih menjadi sumber utama volatilitas harga. Sebaliknya, komoditas pangan pokok seperti beras medium, telur ayam ras, dan daging ayam ras menunjukkan pasokan yang relatif terjaga dengan pergerakan harga yang lebih stabil.
Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengendalian inflasi ke depan perlu difokuskan pada penguatan tata kelola rantai pasok hortikultura, selain menjaga kesinambungan pasokan pangan pokok.
“Sejalan dengan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Tahun 2026, Bank Indonesia mendorong penguatan pengendalian inflasi melalui optimalisasi neraca pangan sebagai early warning system, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta peningkatan efisiensi distribusi hortikultura,” jelas Joko.
Bank Indonesia juga menyampaikan kesiapan mendukung pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), khususnya untuk komoditas beras medium, bawang merah, dan cabai rawit. (hep)
