METROklik – Difasilitasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa menandatangani Kerja Sama Antardaerah (KAD) dengan Pemkab Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan terkait penyediaan beras.
Penandatangan kerja sama dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Rabu (01/07/26).
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Sidenreng Rappang H. Syaharuddin Alrif, S.IP., M.M didampingi Wakil Bupati Nurkanaah, unsur pimpinan DPRD, serta jajaran perangkat daerah setempat.
Sementara dari Sulawesi Utara, hadir Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang didampingi jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Joko Supratikto serta pelaku usaha, pedagang, dan perwakilan petani.
Dengan kerja sama ini, Pemkab Sidenreng Rappang akan menyuplai beras langsung untuk Kabupaten Minahasa. Kerja sama yang difasilitasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulawesi Utara ini, merupakan bagian dari pengendalian inflasi di Sulut, khususnya di Kabupaten Minahasa. Di mana beras selalu menjadi salah satu komoditas yang mempengaruhi inflasi. Dan saat ini, produksi beras Kabupaten Minahasa belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga harus didatangkan dari daerah lain.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Joko Supratikto mengatakan, beras merupakan salah satu komoditas pangan strategis yang pergerakan harganya cukup fluktuatif di Kabupaten Minahasa.
“Pada bulan Juni 2026, harga beras medium tercatat berada pada kisaran Rp14.375 hingga Rp15.625 per kilogram, dengan harga tertinggi mencapai sekitar 16 persen di atas HET. Sementara itu, harga beras premium berada pada kisaran Rp15.000 hingga Rp16.875 per kilogram, dengan harga tertinggi sekitar 13% di atas HET,” kata Joko saat acara penandatanganan kerja sama.
Menurutnya, kondisi tersebut juga tercermin dari perkembangan Indeks Perkembangan Harga atau IPH. Pada minggu keempat Juni, IPH beras medium Provinsi Sulawesi Utara tercatat sebesar 1,55%, sementara di Kabupaten Minahasa mencapai 4%. Adapun IPH beras premium Provinsi Sulawesi Utara tercatat sebesar 3%, sedangkan di Kabupaten Minahasa mencapai 7%.
“Hal ini menunjukkan bahwa tekanan harga beras di Kabupaten Minahasa relatif lebih tinggi dibandingkan capaian provinsi, sehingga penguatan pasokan melalui kerja sama antardaerah menjadi langkah yang penting dan relevan untuk dilakukan,” ujarnya.
Ia mengatakan, melalui pasokan beras dari Kab. Sidrap ke Kab. Minahasa, dapat terjalin kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua daerah (simbiosis mutualisme). Petani di Kab. Sidrap dapat terjamin kesejahteraannya karena produk yang dihasilkan akan laku terjual sedangkan bagi Kab. Minahasa tersedianya pasokan kebutuhan pangan dapat menstabilkan harga di masyarakat.
Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang mengatakan, produksi beras di daerahnya saat ini masih belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat kKabupaten Minahasa. Kondisi ini menyebabkan kabupaten minahasa masih membutuhkan pasokan beras dari daerah-daerah sentra produksi untuk menjaga ketersediaan stok dan kestabilan harga di pasar.
“Oleh karena itu, Kerja Sama Antardaerah yang kita laksanakan pada hari ini merupakan langkah strategis dan tepat dalam menjawab tantangan tersebut.
Melalui kesepakatan bersama ini, kabupaten minahasa dan Kabupaten Sidenreng Rappang berkomitmen untuk membangun hubungan perdagangan yang saling menguntungkan, khususnya dalam penyediaan komoditas beras unggulan yang berkualitas bagi masyarakat Kkabupaten Minahasa,” katanya.
Vanda juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara yang telah memfasilitasi kegiatan ini. “Terima kasih kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, terutama Bapak Joko Supratikto, beserta seluruh jajaran, yang telah memberikan dukungan dan memfasilitasi terlaksananya kegiatan kerja sama antar daerah ini. Dukungan Bank Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan sangatlah berarti,” katanya. (hep/*)
