METROklik – Andry Prasmuko yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Kepala Kantor Perwakilan (KPw) BI Provinsi Jawa Tengah, dikukuhkan sebagai Kepala KPw BI Sulawesi Utara, menggantikan Arbonas Hutabarat.
Upacara pengukuhan dipimpin oleh Deputi Gubernur Senior (DGS) Destry Damayanti, di Kantor BI Sulut Jumat (04/11/2022).
Diketahui Arbonas Hutabarat, selanjutnya dipromosikan menjadi Kepala Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan
Laporan BI Pusat.
Prosesi pengukuhan ini merupakan tindak lanjut dari pelantikan dan serah terima jabatan yang telah dilaksanakan pada 7 Juli 2022 oleh Gubernur Bank Indonesia, kepada 11 pimpinan satuan kerja, baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Perwakilan Dalam Negeri.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan
bagian dari transformasi organisasi dan Sumber Daya Manusia, yang dilakukan Bank Indonesia untuk mewujudkan visi BI menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju.
Dengan pergantian pimpinan ini, Damayanti berharap agar KPw BI Provinsi Sulawesi Utara dapat terus menjadi partner utama bagi pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.
Lanjut Damayanti, ditengah kondisi global yang masih belum
menentu, Provinsi Sulawesi Utara dengan dukungan sektor Pertanian yang kuat, masih mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi pada Tw II 2022 sebesar 5,93% (yoy). Atau masih diatas pertumbuhan Nasional yang sebesar 5,44% (yoy).
Di sisi lain, pada posisi bulan Oktober 2022, Sulawesi Utara juga mencatatkan angka inflasi sebesar 4,72% (yoy) yang juga dibawah angka Nasional sebesar 5,71% (yoy). Demikian hal nya dalam upaya mendorong inklusifitas dan digitalisasi ekonomi, Deputi Gubernur Senior mengapresiasi berbagai inisiatif yang telah dilakukan.
“Diantaranya mendorong UMKM untuk naik kelas, Go Digital dan Go Export, serta program transformasi digital seperti elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), dan Program Pasar S.I.A.P QRIS. Pencapaian ini, tentunya tidak akan muncul terjadi tanpa adanya kerjasama dan sinergi yang kuat antara Bank Indonesia dengan pemerintah daerah dan seluruh stakeholdersterkait,” jelas Damayanti. (hep)
