METROklik, Tomohon – Perubahan APBD 2023 Kota Tomohon telah ditetapkan, untuk kepentingan rakyat dan bukan kepentingan kelompok atau partai politik tertentu, apalagi pribadi. Dengan begitu, tidak perlu membuat sensasi yang kontra produktif terhadap proses yang telah dilaksanakan, yang sudah sesuai dengan aturan.
Hal ini dikatakan Anggota DPRD Tomohon Ferdinand Mono Turang, menyikapi isu yang berkembang bahwa produk hukum DPRD Kota Tomohon terkait Perubahan APBD 2023 tidak legal
“Yang terpenting adalah tanggung jawab moral yang diberikan rakyat kepada Anggota DPRD Tomohon harus dikedepankan,” ujarnya, Sabtu (07/10/2023).
Dia pun menyinggung kepada anggota DPRD lainnya yang pada penetapan tidak ada di ruang sidang. Dikatakan Turang, kalau tidak menyetujui atau bahkan tidak mengakui Perubahan APBD 2023, silakan saja melakukan apa yang dianggap perlu.
“Akan tetapi lebih terhormat bilamana ada pihak yang bersikap tidak menyetujui sebaiknya tidak menggunakan APBD perubahan tersebut sebagai sikap kesatria. Jadi fair aja,” sindirnya.
Sebelumnya, setelah melalui proses yang panjang dan sangat alot, Pemerintah Kota Tomohon dan DPRD Kota Tomohon, secara resmi menetapkan anggaran Perubahan APBD Tomohon tahun 2023 untuk dievaluasi ke Pemerintah Propinsi Sulut. Rapat paripurna DPRD tersebut berlangsung pada 27 September 2023 malam. (hep)
