METROklik – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut, terus bersinergi dengan pemerintah daerah setempat untuk mendorong peningkatan realisasi investasi di Sulut.
Hal terlihat nyata dalam kegiatan Dedicated Team Meeting (DTM) Regional Investor Relations Unit (RIRU) sebagai forum koordinasi strategis lintas instansi, Kamis (21/05/2026).
Kegiatan dipimpin oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H., dengan dihadiri Bupati/Walikota dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sulut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut, Joko Supratikto, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulut, Hermina Syaloom D. Korompis, Kepala Kantor Bea Cukai Bitung, Didit Prayudi Sidharta, serta anggota RIRU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulut.
Kegiatan dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulut, Franciscus Manumpil yang menyampaikan bahwa Sulut berhasil merealisasikan investasi sebesar Rp10,1 T pada tahun 2025, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp7,4 T.
Capaian tersebut didukung oleh berbagai langkah strategis RIRU Sulut, antara lain penguatan digitalisasi informasi melalui website investasi, pembinaan terhadap 15 kabupaten/kota yang menghasilkan 17 proposal investasi siap tawar, serta penyelenggaraan kompetisi proyek investasi unggulan tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Lebih lanjut, target investasi Sulut di tahun 2026 meningkat menjadi Rp12,13 T, dengan realisasi mencapai 18% hingga triwulan I 2026.
Pada sesi paparan, Joko Supratikto menyampaikan bahwa dengan pertumbuhan 5,54% (yoy) pada triwulan I 2026, Sulut memiliki tren pertumbuhan yang relatif stabil, tetapi masih dapat diakselerasi lebih tinggi melalui: i) Penguatan ketahanan fiskal daerah melalui peningkatan PAD dan digitalisasi; ii) Sinergi pusat-daerah untuk transmisi program strategis nasional; dan iii) Peningkatan kualitas investasi.
Dalam hal ini, ke depan RIRU Sulut perlu melakukan refocusing prioritas promosi investasi pada sektor yang paling sesuai dengan arah nasional dan keunggulan daerah, yaitu hilirisasi, ketahanan pangan dan agroindustri, energi terbarukan, serta kesehatan untuk memastikan proyek yang dipilih selaras dengan prioritas nasional, sesuai dengan potensi daerah dengan disertai legalitas yang clean & clear, serta memiliki nilai ekonomis sehingga dapat memperbesar peluang realisasi investasi. (hep)
