METROklik – Wali Kota Tomohon Caroll Senduk, S.H. dan Wakil Wali Kota Sendy Rumajar, S.E., M.I.Kom. menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Wise Tomohon, Kamis (12/11/2026), sebagai
narasumber Wali Kota Tomohon, Wakil Wali Kota Tomohon, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, S.E., M.E., Perancang Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Sulut Kevin Karwur, S.H., dan Kepala Seksi Intelejen Kejari Tomohon Martin Harefa, S.H.
Wali Kota mengatakan, FGD ini merupakan tahapan penting untuk membangun kesamaan pemahaman, menghimpun masukan, serta menyempurnakan substansi rancangan peraturan agar dapat menjadi landasan yang jelas dan dapat dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan
“Pemerintahan yang baik bukan hanya tentang bagaimana pemerintah menjalankan kewenangannya, menyusun program, dan menggunakan anggaran, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat serta memastikan masyarakat terlibat dalam proses pembangunan,” tekan Wali Kota.
Dalam konteks tersebut, lanjut dia, lembaga kemasyarakatan kelurahan memiliki peran yang sangat strategis. lKK merupakan wadah partisipasi masyarakat sekaligus mitra pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Lembaga kemasyarakatan kelurahan masing-masing memiliki fungsi dan karakteristik tersendiri. seluruh lembaga tersebut harus mampu bekerja secara sinergis, sehingga keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya sebatas struktur organisasi atau pemenuhan administrasi.
“Oleh karena itu, kita membutuhkan pengaturan yang lebih jelas, terarah, dan komprehensif mengenai pembentukan, tugas, fungsi, kepengurusan, hubungan kerja, pembinaan, pengawasan, serta mekanisme pertanggungjawaban lKK,” jelas Caroll Senduk.
Dia menambahkan, penyusunan rancangan peraturan Wali Kota ini harus dipandang sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan kelurahan, sekaligus membangun fondasi partisipasi masyarakat yang lebih baik. (hep)
