SinergiKabar.com-Partai Hanura memberikan kesempatan kepada beberapa kader Partai Hanura yang diberi sanksi pemecatan karena ingin menjatuhkan untuk kembali bergabung Ketua Umum (Ketum) Oesman Sapta Odang (OSO) dalam gerakan Munaslub beberapa waktu lalu.
Hal itu dikatakan pada, Selasa (06/03) kemarin di Sekretariat Partai Hanura, DPD Partai Hanura gelar Rapat Pleno bersama DPC se-Sulut, dan seluruh Anggota DPRD dari Partai Hanura se-Sulut.
Jackson AW Kumaat selaku Ketua DPD Hanura Sulut yang didampingi Sekretaris Baso Affandi, dan Ketua Bidang Organisasi, Joko Soetrisno mengatakan, DPP Hanura mengambil keputusan bijak untuk memberikan maaf dan membuka kesempatan bagi para pembangkang untuk kembali bergabung.
“Ini salah satu Keputusan dari hasil Rapat Koordinasi DPP dengan DPD Partai Hanura, yang diambil untuk kader dan Anggota DPRD yang melakukan gerakan menjatuhkan Ketua Umum yang sah Oesman Sapta Odang, Yaitu memberi kesempatan kepada mereka untuk bergabung kembali bersama-sama, dengan terlebih dahulu membuat surat pernyataan bersedia bekerja dan berjuang untuk Partai Hanura yang dipimpin oleh Ketum OSO. Tapi khusus untuk kader dan Anggota DPRD yang beberapa waktu lalu melakukan tindakan membuat pernyataan yang menyerang pribadi Ketua Umum dan Ketua DPP Bidang Organisasi, Benny Rhamdani lewat media cetak dan online, serta media sosial, harus terlebih dahulu membuat pernyataan permohonan maaf kepada Ketum OSO dan Benny Rhamdani secara terbuka di media cetak maupun online, serta media sosial, dan pernyataan bersedia bekerja bersama dengan seluruh kader Partai Hanura dibawa kepemimpinan Ketua Umum Oesman Sapta Odang,” jelasnya.
Jackson juga meminta maaf kepada kader-kader dan anggota DPRD yang sampai saat ini masoh setia berjuang dan bekerja keras.
“Kami memahami perasaan seluruh kader dan Anggota DPRD yang selama ini sudah berjuang serta sudah bekerja keras bersama-sama membawa Hanura lolos sebagai Partai Peserta Pemilu di Sulawesi Utara. Kami mengharapkan agar semua harus memahami, karena inilah keputusan bijak yang telah ditetapkan DPP. Kami memahami perjuangan yang dilalui dengan rintangan dan hambatan yang dihadapi, yang justru dilakukan oleh oknum kader sendiri, sejak tahapan Sipol, Verifikasi administrasi, dan Verifikasi faktual.” ujarnya.
