METROklik – Pemkab Minahasa Selatan (Minsel), dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk perencanaan pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2022, diadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) perencanaan pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2022.
Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Minsel Franky Donny Wongkar SH Bersama Wakil Bupati Pdt Petra Yani Rembang. Dan turut dihadiri Kepala Bagian Pengelolaan PBJ pada Biro Pengadaan Barang/jasa Sekretariat Provinsi Sulut Felleps Wuisan ST.
Juga hadir Sekretaris Daerah Minsel Denny P Kaawoan SE MSi, para Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan seluruh peserta bimtek (PA/KPA, PPK dan operator sistem informasi rencana umum pengadaan). Kegiatan bertempat di Hotel Sutan Raja Amurang, Kamis (13/01/2022).
Bimbingan teknis perencanaan pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2022 ini, melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berlangsung dua hari, dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan oleh Bupati Minsel, berupa penghargaan kepada Perangkat Daerah yang telah melakukan pengisian dan pengumuman SIRUP dengan presentase penyelesaian 100%. (Camat Motoling Denny Mumu SE, Camat Sinonsayang Manuel Montes Salem SPd, Camat Tenga Petrus Ulaan ST). Penghargaan Kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengadaan barang atau jasa secara elektronik, peringkat 1 dengan presentase penyelenggaraan 95,87% Kepada Dinas Perhubungan Verra Lasut AP MSi.
Dalam sambutannya, Bupati Wongkar menyampaikan beberapa hal. Diantaranya, perencanaan pengadaan di tahun anggaran 2021 dinilai kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya pengisian SIRUP yang Hanya mencapai 79,93%, penyelenggaraan pengadaan Secara elektronik yang hanya mencapai 42,10%. Serta adanya pekerjaan yang tidak selesai sesuai waktu pelaksanaan kontrak.
“Hal ini tentunya menjadi bahan evaluasi bagi kita untuk kiranya dapat melakukan perubahan di tahun anggaran 2022 ini,” pinta Bupati.
Bupati pun menyambut baik pelaksanaan Bimtek ini sebagai upaya edukasi dalam rangka meningkatkan pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah, dalam implementasi terkait peraturan perundangan, terutama dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa, termasuk penggunaan aplikasi pendukungnya. (bella)
