METROklik – Soal absennya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Kota Tomohon, pada agenda rapat paripurna yang digelar pada Rabu (05/07/2023) akhirnya terungkap.
Sekretaris Fraksi PDIP Hudson Bogia, mengatakan pelaksanaan Rapat Paripurna Perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang akan dilaksanakan waktu itu menyalahi aturan atau cacat hukum. Itu sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
“Belum setahun kok sudah mau dirolling. Hal ini yang membuat kami memilih untuk tak menghadiri pelaksanaan rapat paripurna tersebut,” tukasnya.
Dijelaskannya, agenda pelaksanaan paripurna dengan agenda tersebut belum layak dan penting. Ada fraksi yang memaksa untuk dilakukan paripurna dengan agenda perubahan AKD tersebut.
“Tentu kami tak mau menyalahi aturan dan memilih untuk tak menghadiri agenda tersebut. Beda dengan agenda lain yang notabene untuk pembangunan daerah atau kesejahteraan masyarakat, tentu kami akan hadir,” ujarnya.
Dia menambahkan, sesuai agenda rapat paripurna pada saat itu, ada paripurna Perubahan AKD jam 12 siang. Kemudian dilanjutkan paripurna Pertanggungjawaban APBD jam 1 siang.
“Mengenai rapat paripurna tentang Pertanggungjawaban APBD, pastinya F-PDIP akan hadir memenuhi itu. Kalau paripurna tentang Perubahan AKD, F-PDIP tegas menolak karena tidak sesuai ketentuan perundang-undangan,” terang Bogia. (hep)
