METROklik – Walikota Tomohon Caroll Senduk SH bersama Wakil Walikota Tomohon Sendy G A Rumajar SE MI Kom, menghadiri Rapat paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, dalam Rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI Pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPD-RI dan DPR-RI Tahun 2025.
Rapat paripurna yang dilaksanakan di ruang rapat DPRD Kota Tomohon pada Jumat (15/08/2025) dibuka oleh Ketua DPRD Ferdinand Mono Turang S.Sos, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon Donald Pondaag dan Jefry Polii.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo membuka dengan refleksi sejarah perjuangan bangsa sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, hingga perjalanan kepemimpinan presiden-presiden terdahulu.
Dia menegaskan bahwa tujuan kemerdekaan adalah membebaskan rakyat dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan, serta mewujudkan negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur sesuai amanat UUD 1945.
Presiden juga menyoroti keberhasilan transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahannya yang berjalan lancar, penuh persatuan, dan diakui dunia internasional. “Kita menganut demokrasi khas Indonesia, demokrasi yang mempersatukan, bukan saling menjatuhkan,” tegasnya.
Dalam aspek pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa korupsi masih menjadi masalah besar bangsa. Sejak awal pemerintahannya, ia telah mengamankan Rp300 triliun anggaran negara dari potensi penyalahgunaan, seperti pada pos perjalanan dinas dan pengadaan yang rawan diselewengkan, untuk dialihkan kepada program-program produktif yang langsung dirasakan masyarakat.
Di bidang ekonomi, Presiden menegaskan komitmen menjalankan Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten untuk pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2025 tercatat 5,12% dengan realisasi investasi semester pertama sebesar Rp942 triliun, meningkat 13,6% dibanding tahun sebelumnya, dan berhasil menyerap 1,2 juta tenaga kerja.
Presiden memaparkan sejumlah program strategis rakyat, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah menjangkau 20 juta penerima, termasuk anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini membentuk 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 38 provinsi, menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru, serta melibatkan satu juta petani, nelayan, peternak, dan UMKM.
Dalam sektor ketahanan pangan, pemerintah membuka 2 juta hektar sawah baru di berbagai daerah, menaikkan harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram, hingga berhasil mencapai stok beras nasional lebih dari 4 juta ton—tertinggi dalam sejarah. Indonesia juga kembali mengekspor beras dan jagung untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Presiden menegaskan larangan praktik penimbunan barang pokok, dan mengumumkan kebijakan izin khusus bagi usaha penggilingan beras skala besar atau pengelolaannya oleh BUMN/BUMD.
Rapat paripurna ini dihadiri oleh Anggota DPRD kota Tomohon, Forkopimda kota Tomohon maupun yang mewakili, dan Jajaran Pemerintah Kota Tomohon. (hep)
