METROklik – Kios Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Maju merupakan hasil sinergi lintas instansi sebagai upaya pengendalian harga agar tetap berada di rentang sasaran inflasi. Sehingga dapat menjaga daya beli serta kesejahteraan masyarakat.
Hal ini dikatakan Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Sulut Renold Asri, saat membuka Kios TPID Maju di Pasar Bersehati, Kota Manado, Jumat (12/12/2025).
“Perkembangan harga Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada November 2025 tercatat mengalami deflasi 0,41% (mtm) dibandingkan bulan sebelumnya. Pada dasarnya deflasi terjadi karena berlimpahnya pasokan masa panen,” ujar Renold.
Dia mengatakan, meskipun harga komoditas utama mengalami deflasi, jika kita tarik data yang lebih panjang, pergerakan harga bulanan di Sulut relatif lebih bergejolak, dengan tingkat volatilitas naik dan turun sebesar 0,81%, lebih tinggi dibandingkan volatilitas inflasi bulanan Nasional 0,50%.
Dari sisi komoditas, Barito (Bawang, Rica, Tomat), Beras, dan Daging Babi memiliki frekuensi yang tinggi menjadi kontributor Top 5 Inflasi/Deflasi (mtm) sejak Januari 2024 hingga November 2025. Bahkan, cabai rawit dan tomat konsisten muncul setiap bulan sebagai komoditas penyumbang penurunan dan kenaikan harga.
“Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru (HBKN Nataru) tingginya permintaan terhadap kelima komoditas tersebut dapat menyebabkan kenaikan harga, apalagi komoditas tersebut sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan. Oleh karena itu, TPID Provinsi Sulawesi Utara memiliki inisiatif untuk mendirikan Kios TPID sebagai sarana intervensi harga pangan strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan stabilisasi harga,” jelas dia.
Diketahui, Peresmian kios tersebut ini dilakukan langsung Gubernur Sulut Yulius Selvanus didampingi Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut Renold Asri, beserta pejabat instansi terkait.
Gubernur mengatakan kios ini berguna untuk menjaga ketersediaan barang, menjaga harga, serta menjaga pertumbuhan ekonomi Sulut. Tempat itu, lanjut Yulius, bukan menakut-nakuti pedagang, tapi sebagai pengontrol agar masyarakat mengetahui berapa harga benar dari komoditi pangan
“Ini untuk mencegah harga liar di pasaran,” imbuh orang nomor 1 di Bumi Nyiur Melambai itu.
Dikatakan Gubernur bahwa inflasi pangan Sulut cukup rendah, namun perlu dijaga agar masyarakat tidak ekstrim deflasinya. Apalagi menghadapi tahun baru yang berlaku bagi semua umat di Sulut, pasti terjadi peningkatan kebutuhan.
“Kita tetap waspada mengingat kebutuhan masyarakat meningkat. Semua membutuhkan komoditi pangan,” pungkasnya. (hep)
