Inflasi Kotamobagu Tembus 7,05 Persen, BI Ingatkan Ancaman El Nino hingga Awal 2027

0
20

METROklik – Tekanan inflasi di Kota Kotamobagu kian mengkhawatirkan. Hingga Oktober 2026, inflasi tahunan (year on year/yoy) tercatat mencapai 7,05 persen, jauh di atas sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.

Kondisi ini menjadi perhatian serius Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Kota Kotamobagu. Terlebih, ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027 berpotensi memperburuk produksi pangan dan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.

Situasi tersebut menjadi pembahasan utama dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kotamobagu Tahun 2026 yang digelar bersama Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan yang dibuka Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, turut dihadiri Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat, Deputi Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara Darmawan T.B. Hutabarat, unsur Forkopimda, instansi vertikal, perangkat daerah, serta anggota TPID.

Dalam pertemuan tersebut, Darmawan mengungkapkan, inflasi Kotamobagu pada Oktober 2026 tercatat sebesar 0,37 persen secara bulanan (month to month/mtm), 7,20 persen secara tahun kalender (year to date/ytd), dan 7,05 persen secara tahunan (yoy).

Menurutnya, tekanan inflasi terutama dipicu kenaikan harga komoditas hortikultura, khususnya cabai rawit, tomat, dan lemon.

“Tantangan pengendalian harga juga semakin berat akibat fenomena El Nino sangat kuat. Dampak kekeringan telah memengaruhi produktivitas hortikultura, sementara peralihan menuju musim hujan berpotensi menimbulkan gangguan produksi akibat penyakit tanaman dan kerontokan bunga,” ujar Darmawan.

Lanjutnya, dengan mempertimbangkan siklus tanam dan panen, tekanan harga komoditas hortikultura diperkirakan masih berlanjut hingga awal 2027.

Wali Kota Kotamobagu Weny Gaib menegaskan, pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Ia mendorong seluruh anggota TPID agar lebih responsif memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok, mengidentifikasi potensi risiko sejak dini, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.

Menurutnya, langkah pengendalian inflasi harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi agar dampak kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat.

Sementara itu, BI mendorong penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi lokal, rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi lahan, serta penerapan teknologi pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Dari sisi distribusi, penguatan infrastruktur dan konektivitas koridor pangan juga dinilai penting, termasuk penataan akses distribusi di Pasar 23 Maret Kotamobagu.

BI juga menyoroti pentingnya optimalisasi neraca pangan sebagai sistem peringatan dini untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, posisi Kotamobagu sebagai pusat perdagangan dan distribusi di wilayah Bolaang Mongondow Raya dinilai strategis untuk memperkuat rantai pasok pangan.

Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan diharapkan dapat berperan sebagai agregator dan integrator pasokan dari berbagai sentra produksi. Langkah ini sekaligus menjadi instrumen untuk menjaga ketersediaan barang dan stabilitas harga.

Melalui forum HLM TPID tersebut, Bank Indonesia dan Pemerintah Kota Kotamobagu menegaskan komitmen memperkuat sinergi menghadapi tekanan inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), sekaligus mengantisipasi risiko kenaikan harga pada awal 2027. (hep)

IMG-20260713-191945 IMG-20260526-215614 IMG-20260402-WA0079 iklan-HUT-prov

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here