METROklik – Kekuatan ekonomi Propinsi Sulawesi Utara (Sulut), pada triwulan empat 2025, tumbuh 5,95% (yoy), lebih tinggi daripada perekonomian Nasional yang tumbuh 5,39% (yoy).
Hal ini dikatakan Kepala Perwakilan Kantor BI Sulut Joko Supratikto pada High Level Meeting (HLM) lintas sektor yang digelar di Kantor Perwakilan BI Sulut, Senin (23/2/2026).
“Secara keseluruhan tahun 2025, ekonomi Sulut tumbuh 5,66%, sedangkan nasional 5,11%,” tegas Joko.
Dia menjelaskan, dari sisi permintaan pada triwulan empat pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi menguat dari triwulan sebelumnya di tengah kontraksi yang terjadi pada impor.
“Rinciannya, untuk konsumsi rumah tangga tumbuh 43,42%, investasi 34,38%, belanja pemerintah 10,93%, ekspor 15,06%, dan impor 2,71%,” sebutnya.
Lanjut Joko, BI juga merinci adanya peningkatan konsumsi sejalan dengan momentum HBKN Nataru. Selanjutnya,
peningkatan kredit investasi pada proyek di Sulut dan peningkatan PMA.
“Untuk perlambatan terjadi akibat kontraksi realisasi Belanja K/L dan Belanja Transfer ke Daerah. Kemudian, ekspor menurun seiring penurunan harga CNO yang merupakan kelompok ekspor unggulan Sulut. Kontraksi juga diakibatkan oleh gejolak politik dan hambatan perdagangan internasional sehingga memperkuat nilai mata uang USD,” papar Joko.
Sementara Gubernur Sulut Yulius Selvanus, mengatakan kinerja ekonomi Sulut di sepanjang 2025 menjadi pijakan optimistis untuk tahun berikutnya. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,66 persen, melampaui angka nasional sebesar 5,11 persen.
Inflasi year-on-year (yoy) hingga Desember 2025 berada di angka 1,23 persen, yang mencerminkan kondisi harga yang relatif terkendali.
Meski capaian tersebut positif, gubernur mengingatkan bahwa pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah telah mengidentifikasi sepuluh komoditas utama penyumbang inflasi, dengan beras dan kelompok pendidikan tinggi sebagai faktor dominan.
“Pertumbuhan ekonomi itu, harus memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Karena itu stabilitas harga tidak boleh terabaikan,” ujarnya.
Selanjutnya, untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga, Pemprov Sulut menyiapkan sejumlah langkah antisipatif. Di antaranya peningkatan produktivitas pertanian berbasis teknologi dan mekanisasi, optimalisasi peran BUMD Pangan sebagai penyerap hasil produksi sekaligus penjaga stabilitas harga, serta intensifikasi Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar (GPM dan OP).
“Belanja Tidak Terduga (BTT) juga disiapkan sebagai instrumen fiskal yang fleksibel guna merespons cepat gejolak harga di pasar. Strategi ini menempatkan pemerintah sebagai penggerak aktif dalam menjaga keseimbangan ekonomi daerah,” sebut Gubernur.
Diketahui, dalam HLM ini mempertemukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Daerah (TP2ED), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) bersama para bupati dan wali kota se-Sulut. Pertemuan ini menjadi momentum konsolidasi kebijakan menghadapi tantangan ekonomi global yang masih dinamis. (hep/*)
