METROklik – Bank Indonesia (BI) bersama Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara (DJBC Sulbagtara) dan KPPBC TMP C Bitung menyelenggarakan FGD dalam rangka persiapan Direct Call Bitung–China, Jumat (05/06/2026).
Forum ini melibatkan Regulator, Perbankan, Akademisi, dan Pelaku Usaha di Sulawesi Utara, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan masukan strategis dalam rangka mendukung keberhasilan program Direct Call yang dijadwalkan pada tanggal 18 Juni 2026.
Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut, Joko Supratikto dan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Kanwil DJBC Sulbagtara yang diwakili oleh Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Sulbagtara, Adeltus Lolok.
Sesi diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Kepala KPPBCTMP C Bitung, Didit Prayudi Sidharta;Terminal Head PT Pelindo TPK, Jusri; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulut, Hermina Syaloom D. Korompis; Pimpinan BNI Kantor Cabang Bitung, Donny Sekeon; dan Vice President Bank Mandiri Sulut Gorontalo, Raden Darojat wirabuana.
Joko Supratikto menyampaikan bahwa dengan pertumbuhan 5,54% (yoy) pada triwulan I 2026, Sulut memiliki tren pertumbuhan yang relatif stabil, tetapi masih dapat diakselerasi lebih tinggi melalui: i) Penguatan Digitalisasi Daerah; ii) Akselerasi Ekspor dan Impor Produktif; iii) Hilirisasi Komoditas Unggulan Ekspor; iv) Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan; v) Peningkatan Kualitas Investasi.
“Dalam hal ini, program Direct Call Bitung China menjadi relevan sebagai salah satu katalis pertumbuhan ekonomi Sulut dalam meningkatkan efisiensi biaya transportasi, percepatan waktu logistik, memperluas akses pasar guna memperkuat daya saing komoditas unggulan,” ujar Joko.
Selanjutnya, Adeltus Lolok menegaskan bahwa Direct Call Bitung–China tidak hanya dipandang sebagai jalur ekspor langsung, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam membangun ekosistem ekspor kawasan yang lebih efisien, terintegrasi, dan berdaya saing.
“Manfaat program ini diharapkan tidak hanya dirasakan oleh Sulawesi Utara, tetapi juga wilayah sekitar seperti Gorontalo dan Maluku Utara. Melalui skema tersebut, pengiriman barang dapat berlangsung lebih cepat, kualitas produk lebih terjaga, nilai jual meningkat, serta penerimaan pembayaran bagi eksportir menjadi lebih optimal,” terang Adeltus.
DJBC juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung keberlanjutan Direct Call melalui edukasi dan pendampingan kepada pelaku ekspor.
Mengawali sesi FGD, Didit Prayudi Sidharta menyampaikan sosialisasi kebijakan kepabeanan ekspor, khususnya terkait ketentuan ekspor komoditas sumber daya alam strategis.
Dalam paparannya, disampaikan bahwa kelapa sebagai salah satu komoditas unggulan ekspor Sulut tidak termasuk dalam kategori komoditas SDA strategis tertentu, sehingga tidak terdapat perubahan kebijakan ekspor terhadap produk kelapa.
Menanggapi paparan tersebut, Jusri menyatakan kesiapan layanan terminal PT Pelindo TPK Bitung yang telah didukung oleh sistem aplikasi terintegrasi dan otomatis. Pelindo turut memberikan dukungan terhadap percepatan ekspor-impor melalui insentif berupa diskon biaya storage hingga 100%, serta kerja sama dengan SITC berupa fasilitas penumpukan petikemas kosong selama 30 hari dan diskon tarif CHC hingga 5% secara bertahap sesuai perkembangan produksi dan volume.
Dari sisi perizinan dan investasi, Hermina Syaloom Korompis menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi dalam memperkuat kemudahan berusaha melalui penyelenggaraan perizinan berusaha serta rencana penguatan insentif fiskal dan nonfiskal yang diharapkan dapat menjadi daya tarik investasi, khususnya pada sektor perikanan, pertanian, pariwisata, dan energi terbarukan.
Dukungan terhadap penguatan ekosistem ekspor juga diperkuat dari sisi layanan perbankan, yang disampaikan oleh Donny Sekeon dan Raden Darojat Wirabuana terkait ketentuan terkait PP No. 21 Tahun 2026 mengenai Devisa Hasil Ekspor sekaligus memperkenalkan berbagai produk pembiayaan produktif yang dapat dimanfaatkan eksportir untuk mendukung pengembangan usaha dan aktivitas ekspor. (hep/*)
