METROklik – Perubahan paradigma hukum pidana nasional menjadi perhatian dalam Seminar Hukum bertajuk “Reposisi Kewenangan Jaksa sebagai Dominus Litis di Era Transisi Hukum: Implementasi Instrumen Lex Favor Reo dan Sinkronisasi Penegakan Hukum Pidana” yang digelar di Gedung Sport Hall SMA Lokon Tomohon, Rabu (19/8/2026).
Seminar tersebut dihadiri Wali Kota Tomohon Caroll J.A. Senduk, S.H. bersama Wakil Wali Kota Tomohon Sendy G.A. Rumajar, S.E., M.I.Kom., serta jajaran aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.
Kegiatan ini menjadi forum untuk memperkuat pemahaman mengenai perubahan sistem hukum pidana Indonesia sekaligus mendorong sinergitas antarlembaga penegak hukum agar proses peradilan berjalan efektif, profesional, proporsional dan berorientasi pada keadilan.
Wali Kota Tomohon Caroll Senduk menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kota Tomohon terhadap seminar tersebut.
Menurutnya, forum seperti ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan profesionalitas aparat dalam menghadapi perubahan rezim hukum pidana nasional.
“Atas nama Pemerintah Kota Tomohon, kami menyampaikan selamat datang di Kota Tomohon sekaligus memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan seminar ini yang bertujuan meningkatkan pemahaman, kualitas, dan profesionalitas dalam bidang hukum dan penegakan hukum,” ujar Caroll.
Ia berharap seminar dapat menghasilkan kesamaan pemahaman mengenai reposisi kewenangan jaksa sebagai dominus litis, penerapan prinsip lex favor reo, serta sinkronisasi penegakan hukum pidana di tengah masa transisi.
Caroll juga mengapresiasi kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H. dan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Amin Sutikno, S.H., M.H.
Menurutnya, kehadiran pimpinan lembaga penegak hukum tersebut menunjukkan pentingnya sinergitas dalam membangun sistem peradilan yang semakin baik.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Tomohon turut menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan Kejaksaan Negeri Tomohon atas dukungan serta sinergitas dalam pelaksanaan Tomohon International Flower Festival (TIFF) 2026.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Jacob Hendrik Pattipeilohy menjelaskan bahwa Indonesia sedang berada dalam fase penting perubahan hukum pidana menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP sejak 2 Januari 2026.
Menurutnya, perubahan tersebut bukan sekadar pergantian pasal, melainkan membawa perubahan paradigma dalam melihat tindak pidana, pelaku, korban, serta tujuan pemidanaan.
Ia menjelaskan, dominus litis menempatkan jaksa sebagai pengendali penuntutan. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai dominasi terhadap lembaga penyidik.
“Dominus litis berarti jaksa memikul tanggung jawab untuk mengendalikan arah penuntutan. Saya lebih suka memahami dominus litis dengan satu kata: tanggung jawab, bukan dominasi,” tegasnya.
Jacob mengatakan semakin besar kewenangan yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dijalankan. Penuntut umum harus mampu menilai hasil penyidikan, menyusun dakwaan, membuktikan perkara di persidangan, memperjuangkan kepentingan korban, serta mempertanggungjawabkan tuntutannya berdasarkan hukum dan hati nurani.
Dalam konteks transisi hukum, penerapan asas lex favor reo juga menjadi perhatian. Asas tersebut mengharuskan penerapan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, aparat penegak hukum dituntut tidak hanya memahami ketentuan hukum baru, tetapi juga membandingkannya dengan ketentuan sebelumnya untuk memastikan aturan yang tepat diterapkan terhadap suatu perkara.
Jacob menambahkan, paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan. Penegakan hukum juga diarahkan pada pencegahan, rehabilitasi, pembinaan, pemulihan korban, penyelesaian konflik, serta terciptanya rasa aman dan damai di tengah masyarakat. (hep)
