METROklik – Kota Tomohon dibawa kepemimpinan Walikota Caroll Senduk (CS) kembali mengukir prestasi.
Kali ini, Kota Tomohon melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) ditetapkan sebagai terbaik ketiga untuk Wilayah Sulawesi.
Penghargaan tersebut diumumkan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2024, di Kempinsky Grand Ballroom Jakarta, Senin 23 September 2024.
Rakornas P2DD Tahun ini yang mengusung Tema Digitalisasi Pemerintah Daerah untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, sebagai terbaik pertama wilayah Sulawesi adalah Kota Manado, terbaik kedua Kota Makassar dan terbaik ketiga Kota Tomohon
Walikota Tomohon yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Edwin Roring SE ME, bersyukur atas prestasi ini dan menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan BI Sulut dan Bank Sulutgo.
“Apa yang kita capai hari ini berkat kerja keras kita semua, seraya berharap ke depan semakin ditingkatkan agar boleh meraih hasil lebih baik,” Kata Edwin Roring didampingi Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Drs Gerardus Herry Mogi,MAP.
Digitalisasi pelayanan di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan tuntutan pemerintah pusat yang diamanatkan dalam Keppres N0: 3 Tahun 2021 Tentang Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
“Selain itu Pemkot Tomohon untuk belanja daerah sudah melaksanakan transaksi Non Tunai termasuk penerimaan pendapatan daerah,” tambah Kaban BPKPD Gerardus Mogi.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku Ketua Satgas P2DD memaparkan beberapa realisasi kegiatan dan capaian tugas Satgas P2DD dalam kurun waktu tahun 2023 hingga semester I tahun 2024.
“Terkait dengan digitalisasi, memang Indonesia setelah kepimpinan ASEAN tahun lalu, kita sudah mendukung Digital Economic Framework Agreement. Oleh karena itu, P2DD ini menjadi sangat penting. Yang pertama adalah penting untuk perkembangan implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Tadi sudah disampaikan, saat sekarang sudah 87,9% atau 480 Pemda, dan intinya ini yang harus ditingkatkan kembali,” ungkap Menko Airlangga. (hep/*)
