METROklik – Neraca pangan berperan sebagai early warning system untuk mengidentifikasi potensi kekurangan maupun surplus pasokan, mengantisipasi gejolak harga, serta menentukan kebutuhan intervensi pemerintah secara lebih tepat.
Hal ini dikatakan Ketua Tim Pengelolaan Ketersediaan Pangan, Direktorat Ketersediaan Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Tri Aris Indrayanto, pada kegiatan bersama Bank Indonesia (BI), Capacity Building Neraca Pangan Strategis Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026, Selasa (04/08/2026).
Indrayanto menjelaskan penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Sulawesi Utara Tahun 2026, mulai dari konsep dan manfaat, mekanisme pelaporan, teknis penghitungan, hingga pemanfaatannya dalam pengawasan ketersediaan pangan.
Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa neraca pangan berperan sebagai early warning system untuk mengidentifikasi potensi kekurangan maupun surplus pasokan, mengantisipasi gejolak harga, serta menentukan kebutuhan intervensi pemerintah secara lebih tepat.
“Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama 14 dari 15 Pemerintah Kabupaten/Kota telah menyusun Proyeksi Neraca Pangan. Namun, pemutakhiran data secara rutin setiap bulan serta penguatan koordinasi tim lintas perangkat daerah masih perlu terus ditingkatkan,” ujar Indrayanto.
Sementara Kepala Kantor Bank Indonesia (BI) Sulut, Joko Supratikto, menyampaikan kondisi inflasi bulanan Sulawesi Utara pada bulan Juli 2026 yang mencatatkan deflasi sebesar -1,05% (mtm) dan inflasi tahun berjalan berada pada level 3,38% (ytd) sehingga inflasi Sulut kembali masuk dalam rentang sasaran nasional 2,5%±1%.
“Meski demikian, tekanan pada kelompok pangan bergejolak tetap perlu diwaspadai mengingat tingginya ketergantungan Sulut terhadap pasokan dari luar daerah, yang menyebabkan harga komoditas seperti aneka cabai, bawang merah, dan hortikultura rentan terdampak gangguan produksi maupun distribusi,” ujar Joko.
Oleh karena itu, lanjut dia, penguatan sinergi TPID melalui kerangka 4K dan program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) perlu didukung oleh data pasokan yang akurat, tervalidasi, dan terkini. (hep)
