METROklik – Di tengah semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan perbankan, pembayaran digital, investasi hingga berbagai produk keuangan lainnya, kemampuan memahami dan menggunakan layanan tersebut menjadi semakin penting.
Di Sulawesi Utara, gambaran itu terlihat dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Tingkat literasi keuangan masyarakat Sulut mencapai 69,98 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 69,57 persen.
Angka inklusi keuangan bahkan lebih tinggi. Sebanyak 94,37 persen masyarakat Sulawesi Utara telah memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan, melampaui angka nasional sebesar 93,61 persen.
Capaian tersebut menjadi gambaran bahwa masyarakat Sulut semakin dekat dengan sektor keuangan formal. Namun, tingginya angka inklusi belum otomatis berarti seluruh masyarakat memiliki pemahaman keuangan yang sama.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo) mencatat masih terdapat kelompok masyarakat yang tingkat literasinya relatif lebih rendah.
Kelompok tersebut antara lain masyarakat usia muda, penduduk perdesaan, serta mereka yang memiliki tingkat pendidikan tertentu.
Di sinilah tantangan berikutnya muncul, bagaimana memastikan masyarakat tidak hanya menggunakan produk keuangan, tetapi juga memahami risiko, manfaat dan cara mengelolanya.
Kepala OJK SulutGo, Robert Sianipar, menegaskan pentingnya kerja bersama lintas sektor untuk menjawab tantangan tersebut.
“Perlu dibuat arah dan tema strategis literasi dan inklusi keuangan yang berkelanjutan agar sumber daya dapat dimaksimalkan dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi inklusif,” ujar Robert saat memaparkan hasil SNLIK 2026 Sulawesi Utara dalam agenda Media Update TW-III 2026 di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, Rabu (19/8/2026).
Menurut Robert, edukasi keuangan tidak bisa hanya mengandalkan regulasi. Masyarakat membutuhkan edukasi yang masif, berkelanjutan dan mudah dipahami.
Karena itu, OJK SulutGo memperkuat program GENCARKAN (Gerakan Nasional Cerdas Keuangan) dengan menggandeng kementerian, lembaga, akademisi serta Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
Pendekatan tersebut menjadi semakin penting karena perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru. Kemudahan transaksi digital berjalan beriringan dengan meningkatnya ancaman kejahatan digital dan produk keuangan ilegal.
OJK pun terus mendorong pemanfaatan berbagai infrastruktur digital, termasuk platform LMSKU dan Sikapiuangmu, untuk memperluas jangkauan edukasi sekaligus membantu masyarakat memperoleh informasi keuangan yang lebih tepat.
Sementara, dalam hal literasi keuangan, perempuan di Sulawesi Utara justru mencatatkan capaian lebih tinggi dibandingkan laki-laki.
Indeks literasi keuangan perempuan Sulut mencapai 72,03 persen, sedangkan laki-laki berada di angka 68,03 persen.
Angka perempuan Sulut itu juga melampaui indeks literasi keuangan perempuan secara nasional yang sebesar 69,61 persen.
Bagi BPS Sulut, capaian tersebut menunjukkan semakin baiknya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan.
Kepala BPS Sulut, Watekhi, mengatakan indeks literasi keuangan Sulut yang berada di atas rata-rata nasional mencerminkan peningkatan pemahaman, keterampilan dan kepercayaan masyarakat dalam mengelola keuangan.
“Indeks literasi keuangan Sulawesi Utara tahun 2026 secara umum berada di atas rata-rata nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa pemahaman, keterampilan, serta kepercayaan masyarakat di daerah ini terhadap pengelolaan keuangan terus membaik,” ujarnya.
Faktor pendidikan juga memberikan gambaran yang cukup jelas. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin tinggi pula tingkat literasi keuangan masyarakat Sulawesi Utara.
Kelompok masyarakat yang menamatkan pendidikan perguruan tinggi mencatatkan indeks literasi keuangan tertinggi, yakni 96,68 persen.
Angka tersebut jauh di atas rata-rata nasional untuk kelompok pendidikan perguruan tinggi yang mencapai 93,46 persen.
Data ini sekaligus menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan masyarakat memahami dan mengambil keputusan keuangan.
Namun, tantangannya tetap sama, bagaimana memastikan pengetahuan tersebut tidak hanya dimiliki kelompok masyarakat berpendidikan tinggi, tetapi juga menjangkau mereka yang berada di perdesaan, kelompok usia muda dan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah.
Sebab, di tengah semakin luasnya akses terhadap layanan keuangan, masyarakat tidak cukup hanya menjadi pengguna.
Mereka juga harus menjadi konsumen yang cerdas, kritis dan terlindungi.
Bagi OJK SulutGo, peningkatan literasi dan inklusi keuangan bukan sekadar mengejar angka survei. Lebih jauh, upaya tersebut diarahkan untuk membangun masyarakat yang mampu mengambil keputusan keuangan secara bijak dan pada akhirnya ikut mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif di Sulawesi Utara. (hep)
