METROklik – Pemerintah Kota Tomohon meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan yang berpotensi terjadi selama musim kemarau dan dampak fenomena El Nino.
Langkah antisipasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Potensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kekeringan di Kota Tomohon, Kamis (27/8/2026), yang digelar di Command Center Pemkot Tomohon.
Rakor dipimpin Wakil Wali Kota Tomohon, Sendy G.A. Rumajar, SE, M.I.Kom, dengan melibatkan BPBD, Satpol PP, TNI, Polri, perangkat daerah, para camat dan lurah, PDAM, serta pemangku kepentingan terkait.
Data Pemkot Tomohon menunjukkan, sepanjang Juli hingga Agustus 2026 telah terjadi 17 kejadian karhutla di sejumlah wilayah. Kebakaran berskala kecil hingga sedang tersebut ditangani Damkar Kota Tomohon dengan dukungan BPBD, TNI dan Polri.
Sebaran kejadian tercatat di Kecamatan Tomohon Utara, Tomohon Selatan, Tomohon Barat, Tomohon Tengah dan Tomohon Timur. Beberapa lokasi di antaranya Kayawu, Tinoor 1, Lansot, Tondangow, Uluindano, Tara-Tara, Woloan, Talete dan Nihil.
Meski demikian, hingga saat ini penyebab kebakaran tersebut belum diketahui secara pasti. Api pada sejumlah kejadian berhasil dipadamkan dan tidak sampai meluas.
Selain karhutla, kondisi kekeringan juga mulai memberikan dampak terhadap ketersediaan air bersih dan sektor pertanian.
Laporan yang diterima pemerintah menyebutkan, empat kelurahan mengalami kekeringan sumber air bersih, yakni Pangolombian, Pinaras, Lansot dan Uluindano.
PDAM juga melaporkan kekeringan pada sumber mata air Ranowangko Tomohon Timur. Sejumlah sumber mata air lainnya mengalami penurunan debit sekitar 30 hingga 50 persen.
Dampak kekeringan turut dirasakan sektor pertanian. Dinas Pertanian melaporkan sekitar 60 persen lahan pertanian mengalami kondisi kekeringan.
Melihat kondisi tersebut, Pemkot Tomohon menyiapkan sejumlah langkah penanganan, mulai dari pemetaan wilayah rawan karhutla, pemantauan titik panas, pengawasan aktivitas pembukaan lahan, hingga pemadaman dini setiap kali ditemukan titik api.
Pemerintah juga akan mengaktifkan dan mengoptimalkan pos komando penanganan karhutla sesuai kondisi wilayah, meningkatkan kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana, serta memperkuat patroli di wilayah rawan.
Camat dan lurah diminta memperkuat sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan warga, tempat ibadah, media sosial, media massa maupun berbagai saluran komunikasi lainnya.
Pemkot juga mendorong keterlibatan masyarakat melalui pembentukan dan pemberdayaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) hingga tingkat desa dan kelurahan.
Dalam arahannya, pemerintah menekankan bahwa kondisi cuaca panas, kekeringan dan tingginya potensi penjalaran api harus menjadi dasar untuk meningkatkan kewaspadaan.
Kegiatan pembakaran lahan diminta dihentikan selama kondisi risiko karhutla masih tinggi dan belum dinyatakan aman oleh instansi berwenang.
Warga juga diminta tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan maupun membuang puntung rokok sembarangan, mengingat kondisi vegetasi yang semakin kering dan mudah terbakar.
Pemkot Tomohon selanjutnya akan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, TNI-Polri, dunia usaha, masyarakat, akademisi, media dan pemangku kepentingan lainnya untuk menghadapi ancaman karhutla dan kekeringan.
Langkah tersebut diharapkan mampu mencegah kebakaran meluas sekaligus menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat Tomohon selama musim kemarau. (hep)
