Pembukaan HLM TPID dan TP2DD Boltara, dihadiri BI Sulut
METROklik – Digitalisasi transaksi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) menunjukkan perkembangan signifikan.
Hingga Semester I 2026, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Boltara telah mencapai 95 persen dan masuk dalam tahap digital.
Capaian tersebut disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara Purwanto dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Boltara, Selasa (8/9/2026).
Menurut Purwanto, capaian 95 persen menunjukkan semakin kuatnya penerapan transaksi nontunai dalam aktivitas pemerintah daerah.
Namun, capaian tersebut tetap perlu terus ditingkatkan, terutama dengan memperbesar proporsi penerimaan pemerintah daerah melalui berbagai kanal pembayaran digital.
BI mendorong Pemkab Boltara mengoptimalkan penggunaan QRIS, internet banking, SMS/mobile banking, ATM, EDC hingga UE Reader dalam transaksi penerimaan daerah.
Digitalisasi tersebut dapat diterapkan pada berbagai jenis penerimaan, termasuk pembayaran pajak dan retribusi daerah.
“Peningkatan proporsi penerimaan melalui berbagai kanal pembayaran nontunai perlu terus didorong,” ujar Purwanto.
Meski demikian, menurutnya, kanal pembayaran konvensional seperti agen bank dan teller tetap perlu dipertahankan. Keberadaan kanal tersebut penting untuk memastikan masyarakat tetap memiliki pilihan layanan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing.
Upaya memperluas transaksi digital juga mulai diwujudkan Pemkab Boltara melalui sektor pelayanan publik.
Dalam HLM tersebut dilakukan launching QRIS untuk pembayaran retribusi pelayanan kesehatan BLUD pada Puskesmas Buko, Tuntung, Bolangitang, Sangkub, Sangtombolang dan Ollot.
Penerapan QRIS pada fasilitas pelayanan kesehatan tersebut menjadi salah satu bentuk perluasan ekosistem pembayaran digital pemerintah daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Selain itu, diberikan apresiasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang melakukan pembayaran secara digital dengan nominal tertinggi. (hep)
