Konferensi pers Kantor Perwakilan BI Sulut
METROklik – Tekanan inflasi di Sulawesi Utara menjadi perhatian serius setelah inflasi kumulatif sepanjang 2026 disebut telah mencapai 3,68 persen hingga Agustus.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara, Joko Supratikto, mengatakan inflasi Sulut pada Agustus 2026 tercatat 0,29 persen secara bulanan (mtm). Sementara secara kumulatif atau year to date (ytd), inflasi telah mencapai 3,68 persen.
“Inflasi Sulawesi Utara pada Agustus 2026 tercatat 0,29 persen secara bulanan atau month to month (mtm), dengan inflasi kumulatif mencapai 3,68 persen (year to date/ytd),” kata Joko.
Menurut Joko, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena tekanan harga sejumlah komoditas pangan masih berlanjut.
Salah satu komoditas yang menjadi sorotan adalah cabai rawit atau rica. Kenaikan harga komoditas tersebut ikut memberikan tekanan terhadap inflasi, sehingga TPID Sulut mengambil langkah intervensi melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).
Sebanyak 2,4 ton cabai rawit dari Probolinggo, Jawa Timur, didatangkan ke Sulawesi Utara untuk membantu mengatasi kesenjangan pasokan.
Langkah tersebut dilakukan ketika produksi cabai di sejumlah daerah sentra mengalami gangguan akibat kondisi kekeringan.
Joko mengatakan intervensi pasokan diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan kebutuhan masyarakat. Tekanan inflasi juga menjadi semakin penting untuk diantisipasi karena masih terdapat beberapa bulan hingga akhir tahun, termasuk periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.
Karena itu, TPID Sulut tidak hanya mengandalkan intervensi pasokan jangka pendek. Penguatan produksi lokal, pengaturan kalender tanam, serta peningkatan ketahanan pangan daerah juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi.
Sementara itu, BPS mencatat inflasi tahunan Sulawesi Utara pada Agustus 2026 sebesar 3,99 persen (yoy). Angka tersebut menempatkan perkembangan harga Sulut di atas sasaran inflasi nasional 2026 sebesar 2,5 persen dengan deviasi ±1 persen.
Kondisi ini membuat pengendalian harga pangan menjadi salah satu fokus penting TPID Sulut, terutama menghadapi risiko gangguan pasokan akibat faktor cuaca.
Melalui koordinasi BI, pemerintah daerah dan Satgas Pangan, intervensi diharapkan dapat menjaga pasokan sekaligus mencegah tekanan harga pangan semakin meluas. (hep)
