METROklik – Tingkat inklusi keuangan di Provinsi Gorontalo terus menunjukkan capaian positif. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026, indeks inklusi keuangan Gorontalo mencapai 95,52 persen.
Namun, tingginya akses masyarakat terhadap layanan keuangan tersebut masih perlu diimbangi dengan peningkatan pemahaman atau literasi keuangan.
Kondisi ini menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo, Bank Indonesia, dan industri jasa keuangan untuk terus memperkuat edukasi sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Melalui sinergi tersebut, perluasan inklusi keuangan diharapkan tidak sekadar meningkatkan jumlah masyarakat yang terhubung dengan lembaga keuangan formal, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan
Tingkat inklusi keuangan di Provinsi Gorontalo terus menunjukkan capaian positif. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026, indeks inklusi keuangan Gorontalo mencapai 95,52 persen. Namun, tingginya akses masyarakat terhadap layanan keuangan tersebut masih perlu diimbangi dengan peningkatan pemahaman atau literasi keuangan.
Kondisi ini menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo, Bank Indonesia, dan industri jasa keuangan untuk terus memperkuat edukasi sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Provinsi Gorontalo Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan FINEXPO BIK Gorontalo, pada 30–31 Oktober 2026 di Area Citimall Gorontalo.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, Robert H. P. Sianipar, mengatakan bahwa peningkatan inklusi keuangan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya masyarakat yang memiliki rekening atau memperoleh akses terhadap produk keuangan.
Menurutnya, akses tersebut harus mampu memberikan dampak nyata terhadap pengembangan usaha, peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat.
“Perluasan akses keuangan perlu diiringi dengan penyaluran pembiayaan yang lebih optimal kepada UMKM dan sektor produktif unggulan daerah agar dapat mendorong pengembangan usaha dan meningkatkan produktivitas,” ujar Robert.
Ia menegaskan, keberhasilan inklusi keuangan juga ditentukan oleh kemampuan masyarakat memanfaatkan layanan keuangan secara tepat, produktif, dan berkelanjutan.
Data SNLIK 2026 mencatat, indeks literasi keuangan Gorontalo berada pada angka 65,29 persen. Artinya, masih terdapat kesenjangan antara tingginya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dengan tingkat pemahaman mereka mengenai produk dan layanan tersebut.
Tantangan serupa juga terlihat pada sektor keuangan syariah. Indeks literasi keuangan syariah Gorontalo tercatat sebesar 27,88 persen, sementara indeks inklusinya baru mencapai 6,77 persen.
Angka ini menjadi pekerjaan bersama untuk memperluas pemahaman sekaligus meningkatkan pemanfaatan produk keuangan syariah di tengah masyarakat. (hep)
