METROklik – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset semakin mendekati tahap pengesahan menjadi Undang-Undang.
Fraksi Partai Gerindra secara resmi menyatakan persetujuan agar regulasi strategis tersebut dilanjutkan ke tahapan legislasi berikutnya.
Persetujuan itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka (MDT), yang mewakili Fraksi Partai Gerindra dalam agenda pembahasan RUU Perampasan Aset di hadapan pimpinan Komisi III DPR RI, Rabu (18/11/2026).
Dalam forum tersebut, Martin menyampaikan sikap resmi Fraksi Gerindra yang mendukung kelanjutan pembahasan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu instrumen penting untuk memperkuat penegakan hukum di Indonesia.
Dukungan ini menjadi langkah penting dalam mendorong hadirnya payung hukum yang lebih kuat untuk menindak kejahatan, khususnya yang berkaitan dengan perolehan, penguasaan, dan pengelolaan aset hasil tindak pidana.
RUU Perampasan Aset selama ini menjadi salah satu regulasi yang dinantikan publik. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat kemampuan negara dalam melacak, merampas, serta memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana.
Melalui sikap politik tersebut, Fraksi Gerindra menegaskan dukungannya terhadap upaya membangun sistem hukum yang lebih efektif dalam memberantas kejahatan sekaligus memastikan hasil tindak pidana tidak dapat dinikmati oleh para pelakunya.
Persetujuan yang disampaikan MDT menjadi bagian dari proses penting menuju lahirnya Undang-Undang Perampasan Aset, yang diharapkan mampu memperkuat komitmen negara dalam pemberantasan korupsi dan berbagai tindak pidana lainnya. (hep)









