Rica didatangkang dari Probolinggo, Jawa Timur
METROklik – Kekeringan yang berdampak pada penurunan produksi cabai rawit mendorong Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Satgas Pangan Polda Sulut bergerak bersama mengamankan pasokan rica di daerah.
Kolaborasi lintas instansi tersebut diwujudkan melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) sebanyak 2,4 ton cabai rawit dari Probolinggo, Jawa Timur, yang didatangkan untuk menutup kesenjangan pasokan di Sulawesi Utara.
Langkah ini dilakukan di tengah kondisi produksi cabai rawit yang mengalami tekanan akibat cuaca kering. Tidak hanya sentra produksi lokal Sulut, daerah pemasok utama seperti Gorontalo juga mengalami penurunan produksi.
Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara, Joko Supratikto, mengatakan FDP menjadi salah satu instrumen intervensi jangka pendek ketika pasokan pangan mengalami gangguan.
Menurutnya, kondisi pasokan cabai rawit perlu mendapat perhatian karena komoditas tersebut memiliki pengaruh terhadap pergerakan inflasi Sulawesi Utara.
“FDP merupakan instrumen intervensi jangka pendek untuk menutup kesenjangan pasokan akibat gangguan produksi dan tekanan cuaca,” ujar Joko.
Pilihan mendatangkan cabai dari Probolinggo dilakukan setelah mempertimbangkan sejumlah faktor, mulai dari harga, karakteristik cabai, ketersediaan pasokan hingga biaya distribusi.
Pasokan 2,4 ton cabai tersebut tiba di Manado pada Senin malam, 14 September 2026, dan selanjutnya disalurkan ke pasar pada Selasa pagi, 15 September 2026.
Joko menegaskan, masuknya pasokan dari luar daerah bukan dimaksudkan untuk menggantikan produksi petani Sulawesi Utara.
Sebaliknya, FDP diposisikan sebagai penyangga sementara untuk menjaga ketersediaan komoditas sekaligus meredam tekanan harga ketika produksi lokal dan pasokan dari daerah lain mengalami gangguan.
Di sisi lain, Pemprov Sulut menilai koordinasi lintas instansi menjadi penting untuk menghadapi tekanan pangan yang dipicu faktor cuaca.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jemmy Ringkuangan, mengatakan sinergi antarinstansi perlu terus diperkuat, terutama karena Sulut masih memiliki ketergantungan terhadap pasokan dari sejumlah daerah di luar Sulawesi Utara.
Upaya pengamanan pasokan juga tidak berhenti pada mendatangkan komoditas. Dinas Ketahanan Pangan dilibatkan dalam pengaturan distribusi ke titik-titik sasaran, sementara Satgas Pangan Polda Sulut melakukan pemantauan harga dan penyaluran di tingkat eceran.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan yang masuk benar-benar tersalurkan kepada masyarakat dan mencegah terjadinya kenaikan harga yang tidak wajar.
Dalam jangka menengah dan panjang, TPID Sulut akan mendorong penguatan produksi lokal, penataan kalender tanam dan peningkatan ketahanan pangan daerah.
Dengan strategi tersebut, intervensi pasokan dari luar daerah menjadi langkah sementara untuk menghadapi gangguan produksi, sementara penguatan sektor pertanian lokal disiapkan sebagai solusi berkelanjutan. (hep)
