Kegiatan yang dibuka langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minut Julius Randang. Dia mengatakan, KPU Minut bermaksud menyerap berbagai data dan informasi terkait dengan penataan daerah pemilihan.
Lanjut dia, pada prinsipnya Rakor ini bertujuan untuk mengkoordinasikan beberapa hal yang dibutuhkan untuk penataan Dapil seperti data administrasi kependudukan dan data administrasi wilayah.
“Disamping rakor ini bertujuan untuk menghimpun masukan stakeholder terkait evaluasi Dapil Pemilu sebelumnya, disesuaikan dengan prinsip penataan Dapil sebagaimana diatur dalam undang-undang,” terang dia.
Sementara Devisi teknis KPU Minut Wilem Pantouw dalam paparannya mengatakan, untuk kabupaten Minut sendiri terbagi dalam lima dapil.
“Untuk saat ini kami masih mengutarakan dua opsi, yakni opsi pertama mmengikuti pileg 2014 dengan empat dapil atau mengikuti aturan 2019 dengan menggunakan lima dapil dan semuanya masih dalam pertimbangan,” terang dia.
Lanjut dia, mengenai mekanisme Kerja Dalam Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Dengan Landasan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.
“Salah satu substansi yang disampaikan adalah Tujuh asas penataan daerah pemilihan Anggota DPR/DPRD. Prinsip-Prinsip Penataa
7 dan Alokasi Kursi, yakni Kesetaraan nilai suara, Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, Interalitas wilayah, Berada dalam cangkupan wilayah yang sama, Kohesivitas, Kesinambungan dengan Pemilu sebelumnya,” ujarnya (Innor)
<
