METROklik – Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan penguatan ekonomi pada High Level Meeting (HLM) Pemkab Minahasa Utara (Minut), Selasa (10/03/2026).
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Renold Asri pada pemaparannya menyampaikan bahwa pada tahun 2026, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) bertransformasi menjadi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan sinergi pusat-daerah yang lebih terintegrasi.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kabupaten Minut perlu melakukan peningkatan produktivitas melalui penguatan kelembagaan petani serta penguatan peran BUMD dalam rantai pasok pangan, salah satunya melalui penguatan kerja sama dengan Koperasi Wale Tani Mapalus dan petani unggulan lainnya guna memperkuat ketersediaan pasokan komoditas pangan strategis di Minut.
“Dari sisi digitalisasi, dalam rangka meningkatkan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), pemerintah daerah perlu membuka kanal pembayaran nontunai melalui Uang Elektronik Reader dengan bersinergi bersama Bank RKUD maupun bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk pemungutan berbagai jenis retribusi daerah,” paparnya.
Sementata Kepala OJK SulutGo Robert Sianipar memaparkan, bahwa penyaluran kredit di Minut belum sepenuhnya mencerminkan struktur ekonomi setempat. Meskipun sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, pembiayaan masih lebih banyak disalurkan ke sektor lain, seperti perdagangan dan sektor nonproduktif.
“Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi sektor ekonomi unggulan daerah dengan dukungan intermediasi keuangan yang tersedia. Selain itu, preferensi penyaluran kredit LJK juga dipengaruhi oleh karakteristik risiko usaha, di mana sektor dengan risiko lebih rendah dan arus kas lebih stabil cenderung lebih mudah memperoleh pembiayaan dibandingkan sektor pertanian yang rentan terhadap faktor musim, ketidakpastian produksi, dan fluktuasi harga komoditas,” jelas Robert.
Oleh sebab itu, dia menambahkan, dibutuhkan penguatan kapasitas dan ekosistem usaha serta dibarengi peningkatan literasi keuangan agar menjadi lebih bankable dan menarik bagi lembaga pembiayaan. (hep)
