METROklik – Untuk menjaga inflasi yang terjadi di Sulawesi Utara (Sulut), Bank Indonesia (BI) mengingatkan tekanan pada kelompok pangan bergejolak tetap perlu diwaspadai.
“Hal ini mengingat tingginya ketergantungan Sulut terhadap pasokan dari luar daerah, yang menyebabkan harga komoditas seperti aneka cabai, bawang merah, dan hortikultura rentan terdampak gangguan produksi maupun distribusi,” ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut, Joko Supratikto dalam Capacity Building Neraca Pangan Strategis Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026, Selasa (04/08/2026).
Oleh karena itu, lanjut dia, penguatan sinergi TPID melalui kerangka 4K dan program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) perlu didukung oleh data pasokan yang akurat, tervalidasi, dan terkini.
“Melalui penguatan Neraca Pangan Daerah, diharapkan dapat tersedianya data pangan yang akurat, terkini, dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran,” ungkap Joko.
Sementara Ketua Tim Pengelolaan Ketersediaan Pangan, Direktorat Ketersediaan Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Tri Aris Indrayanto, membahas penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Sulawesi Utara Tahun 2026, mulai dari konsep dan manfaat, mekanisme pelaporan, teknis penghitungan, hingga pemanfaatannya dalam pengawasan ketersediaan pangan.
Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa neraca pangan berperan sebagai early warning system untuk mengidentifikasi potensi kekurangan maupun surplus pasokan, mengantisipasi gejolak harga, serta menentukan kebutuhan intervensi pemerintah secara lebih tepat.
“Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama 14 dari 15 Pemerintah Kabupaten/Kota telah menyusun Proyeksi Neraca Pangan. Namun, pemutakhiran data secara rutin setiap bulan serta penguatan koordinasi tim lintas perangkat daerah masih perlu terus ditingkatkan,” ujar Indrayanto.
Selain itu dipaparkan juga terkait Sistem Informasi Ketersediaan Pangan (SIKAP) sebagai sarana pelaporan dan pemantauan data pelaku usaha serta stok pangan untuk mendukung tersedianya informasi yang akurat, terpadu, dan berkelanjutan. (hep)
