METROklik – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut, Joko Supratikto mengatakan pentingnya memperkuat digitalisasi dari aspek ketersediaan kanal pembayaran, pemanfaatan kanal oleh masyarakat, integrasi sistem, dan tata kelola transaksi pemerintah daerah.
Hal ini dikatakannya pada High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Bitung, yang dirangkaikan dengan peluncuran QRIS sebagai kanal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Favehotel Bitung, 11 Agustus 2026.
“Perkembangan Indeks ETPD dan evaluasi kinerja TP2DD Kota Bitung pada Championship TP2DD, disertai sejumlah rekomendasi untuk memperkuat kinerja digitalisasi daerah ke depan,” ujar Joko.
Lanjut dia, digitalisasi transaksi pemerintah daerah perlu diarahkan agar memberikan manfaat yang semakin nyata, baik dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat maupun dalam memperkuat transparansi, efisiensi, dan optimalisasi penerimaan daerah.
Sementara Wali Kota Bitung Hengky Honandar SE, dalam arahannya mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus mempercepat elektronifikasi dan digitalisasi transaksi Pemerintah Kota Bitung.
“Pemanfaatan pembayaran digital dinilai penting untuk memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan daerah,” ujar Wali Kota.
Wali Kota juga mendorong perangkat daerah untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi sehingga pemanfaatan QRIS oleh masyarakat semakin luas.
“Digitalisasi penerimaan daerah harus berjalan seiring dengan peningkatan PAD dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Hengky.
Sebagai tindak lanjut konkret HLM TP2DD, Wali Kota Bitung bersama Bank Indonesia, Bapenda Kota Bitung, dan BNI meluncurkan QRIS sebagai salah satu kanal pembayaran PBB-P2 Kota Bitung.
Melalui kanal tersebut, masyarakat dapat melakukan pembayaran menggunakan aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS, cukup dengan memindai kode QR melalui ponsel. (hep)
