METROklik – Digitalisasi transaksi pemerintah daerah (Pemda) perlu diarahkan agar memberikan manfaat yang semakin nyata.
Hal ini dikatakan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut, Joko Supratikto pada High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Bitung, yang dirangkaikan dengan peluncuran QRIS sebagai kanal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Favehotel Bitung, 11 Agustus 2026.
“Manfaat semakin nyata, baik dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat maupun dalam memperkuat transparansi, efisiensi, dan optimalisasi penerimaan daerah,” ujar Joko.
Lanjut dia, terkait dengan hal tersebut, pentingnya memperkuat digitalisasi dari aspek ketersediaan kanal pembayaran, pemanfaatan kanal oleh masyarakat, integrasi sistem, dan tata kelola transaksi pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Joko juga menyampaikan perkembangan Indeks ETPD dan evaluasi kinerja TP2DD Kota Bitung pada Championship TP2DD, disertai sejumlah rekomendasi untuk memperkuat kinerja digitalisasi daerah ke depan.
Sementara Kepala Bapenda Kota Bitung Theo Rorong SE, melaporkan bahwa realisasi PAD hingga 31 Juli 2026 telah mencapai 64,64% dari target, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Capaian tersebut didukung berbagai upaya penguatan pengelolaan pendapatan daerah, termasuk perluasan kanal pembayaran non digital (ATM dan EDC) dan digital (QRIS dan M-Banking) peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta integrasi sistem pembayaran dengan administrasi perpajakan daerah,” ujar Theo. (hep).
