METROklik – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) memperkuat komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan perubahan iklim dan tekanan pasokan sejumlah komoditas pangan strategis.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Boltara Sirajudin Lasena dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yang digelar bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (8/9/2026).
Sirajudin mengatakan, perubahan iklim menjadi salah satu tantangan yang perlu diantisipasi pemerintah daerah karena dapat berdampak terhadap produksi dan ketersediaan pangan.
Dua komoditas yang menjadi perhatian yakni cabai rawit dan beras premium, yang saat ini menghadapi tekanan pasokan dan berpotensi mendorong kenaikan harga.
Di sisi produksi, kata Sirajudin, Boltara memiliki potensi lahan sawah yang cukup besar. Namun, potensi tersebut masih dihadapkan pada sejumlah kendala, terutama keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan) ketika menghadapi musim panen serentak.
Karena itu, Pemkab Boltara mendorong berbagai langkah untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Salah satunya melalui pengembangan varietas padi bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB).
“Pemkab juga mendorong penerapan teknologi Tabela (tanam benih langsung) yang telah menunjukkan produktivitas hingga 10,03 ton per hektare. Selain peningkatan produktivitas, pemerintah daerah berupaya memperluas akses pembiayaan alsintan bagi petani agar keterbatasan peralatan pertanian dapat diatasi,” jelas Sirajudin.
Langkah tersebut, lanjut dia, dinilai penting untuk memperkuat ketersediaan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di daerah.
Dalam pertemuan itu, Bank Indonesia juga memberikan perhatian terhadap perkembangan harga cabai rawit di Boltara.
“Tingginya Indeks Perkembangan Harga (IPH) menunjukkan adanya tekanan harga yang perlu direspons melalui penguatan pengendalian inflasi,” ujar Deputi Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara Purwanto.
Dia menambahkan, pengendalian dilakukan melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif, termasuk optimalisasi Gerakan Pangan Murah, Fasilitasi Distribusi Pangan, serta kerja sama antardaerah.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkab Boltara bersama BI dan TPID berupaya memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga sekaligus mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian dan stabilitas harga. (hep)
