Deputi Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara Purwanto
METROklik – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara mendorong Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) memperkuat langkah pengendalian harga pangan melalui optimalisasi Gerakan Pangan Murah (GPM), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), serta Kerja Sama Antardaerah (KAD).
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menekan gejolak harga komoditas pangan yang berpotensi memicu tekanan inflasi di daerah.
Deputi Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara Purwanto menyampaikan hal tersebut dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Boltara, Selasa (8/9/2026).
Menurut Purwanto, pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan menjaga harga tetap terjangkau, tetapi juga memastikan komoditas pangan tersedia dalam jumlah yang cukup dan dapat didistribusikan dengan lancar kepada masyarakat.
Salah satu langkah yang dapat diperkuat adalah Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini dapat menjadi instrumen intervensi ketika terjadi tekanan harga, terutama pada komoditas pangan strategis yang dibutuhkan masyarakat.
Selain GPM, BI mendorong pemanfaatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Skema ini penting untuk membantu memperlancar distribusi komoditas dari daerah sentra produksi menuju wilayah yang membutuhkan.
“Cabai rawit menjadi perhatian khusus seiring tingginya Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Boltara yang menunjukkan adanya tekanan harga,” ujar Purwanto.
Tekanan harga tersebut membuat aspek distribusi menjadi semakin penting. Ketika pasokan dari sentra produksi tidak dapat bergerak secara lancar, harga di tingkat konsumen berpotensi mengalami kenaikan.
Karena itu, penguatan Kerja Sama Antardaerah (KAD) juga menjadi salah satu strategi yang didorong BI. Melalui kerja sama tersebut, kebutuhan komoditas pangan dapat dipenuhi dari daerah lain ketika pasokan lokal mengalami keterbatasan. (hep)
