Herman Arengsingga bersama putranya Arya, di depan rumahnya di Miangas. Di samping rumah terdapat perahu kayu yang sedang diperbaiki. (foto : dokumentasi Herman, Juni 2026)
Oleh : Hence Poli
METROklik – Seminggu belakangan itu, samudra pasifik seolah tak memberi kesempatan bagi Pulau Miangas untuk tenang. Gelombang tinggi terus menghempas bibir pantai, sementara angin kencang bertiup tanpa henti.
Di pulau terdepan Indonesia yang berada di ujung utara dan berbatasan langsung dengan Filipina tersebut, cuaca ekstrem pada Juni 2026 sebenarnya bukan hal asing bagi warga yang bermukim di Pulau Miangas.
Namun bagi Herman Arengsingga (34), amukan laut kala itu menghadirkan kecemasan yang jauh lebih getir dibanding tahun-tahun sebelumnya.
”Gelombang besar itu terjadi bukan karena hujan lebat, melainkan tiupan angin yang sangat kencang,” kenang Herman saat ditemui di rumah sepupunya di Malalayang, Manado, Senin (7/9/2026).
Bagi masyarakat Miangas yang mayoritas bergantung pada laut, samudra adalah urat nadi kehidupan, sumber penghasilan sekaligus tumpuan pangan keluarga. Samudra adalah sahabat karib yang ramah. Namun, ketika angin berubah menjadi badai dan gelombang meninggi, sang sahabat karib berubah menjadi ancaman.
Herman, yang baru tiga hari tiba di Manado setelah menempuh empat hari perjalanan laut dari Miangas, menuturkan, badai yang terjadi Juni 2026 lalu telah merenggut alat mata pencahariannya. Suatu malam, ombak besar menghantam pesisir yang mengakibatkan perahu kayu kecil miliknya rusak.
”Malam itu saya lupa memindahkan perahu ke tempat yang lebih aman. Di pagi hari setelah saya lihat, sebagian badannya sudah retak dan rusak,” tutur Herman, mengingat kembali pengalaman pahitnya. Suaranya bergetar ketika menceritakan pengalamannya itu.
Perahu yang tak lagi utuh itu akhirnya teronggok bisu. Perahu yang tidak utuh tentu tak bisa digunakan untuk melaut. Herman menariknya jauh dari pesisir pantai agar tak makin hancur dihantam ombak.
Bagi seorang nelayan, tidak melaut berarti tidak ada penghasilan. Tidak melaut artinya tidak ada ikan yang ditangkap, tidak ada ikan yang bisa dijual, tidak ada pula yang bisa dimakan. Hari-hari itu dilaluinya dengan kecemasan. Sementara kebutuhan perut harus tetap dipenuhi.
Situasi makin berat karena istrinya, Mayo, sedang tertahan di Melonguane, ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaud. Mayo berangkat sebelum laut bergemuruh untuk urusan keluarga. Ketika gelombang tinggi melumpuhkan jalur pelayaran, sang istri tak bisa kembali pulang. Herman pun harus bertahan sendirian bersama anak laki-lakinya, Arya, yang masih berusia 3 tahun.
“Sebenarnya Mayo sudah mau pulang, tapi karena ombak masih besar, pelayaran ditutup,” kata Herman.
Tanpa hasil laut, Herman mencoba mengandalkan keterampilan sekundernya sebagai buruh bangunan. Sayang, cuaca buruk yang mengurung pulau membuat aktivitas warga nyaris lumpuh total. Tak ada panggilan kerja, tak ada upah yang bisa diharapkan. Sementara sisa uang tunai di tangannya hanya Rp10.000.
Persoalan membeli beras yang bagi sebagian orang terdengar sederhana, menjadi masalah bagi Herman. “Kalau ada yang panggil menjadi tukang bangunan, pasti ada uang. Saat itu saya benar-benar tak berdaya,” ujarnya, mengisahkan.
Karena sama sekali tidak memiliki modal, Herman tidak bisa memperbaiki perahu agar bisa kembali digunakan setelah cuaca membaik. Meminjam uang kepada tetangga atau kerabat, sebenarnya bisa menjadi pilihan. Namun, rasa sungkan membuatnya mengurungkan niat. Sebab sebagian besar tetangganya juga berprofesi sebagai nelayan yang sedang tercekik kesulitan serupa.
”Beras di Miangas mahal, harganya 20 ribu lebih per kilogram. Uang 10 ribu yang ada tidak akan cukup,” tutur Herman.
Di tengah impitan ekonomi itu, ingatan Herman tiba-tiba tertuju pada sudut lemarinya. Di sana tersimpan selembar uang kertas Rp100.000. Uang kertas itu sudah robek, nyaris putus. Gambarnya sudah pudar sehingga terlihat lusuh.
Uang itu rusak secara tak sengaja pada Januari 2026 lalu, saat Herman lupa mengeluarkannya dari saku celana yang dicuci sang istri. Kala itu, uang pecahan berwarna merah tersebut, yang memang sudah lusuh saat diterima dari pembeli, didapatnya dengan bersusah payah dari hasil menjual ikan tangkapan seadanya.
”Saya ingat betul, uang itu hasil jualan ikan. Biasanya langsung saya kasih ke Mayo, tapi waktu itu dia sedang mengantar Arya ke Puskesmas karena sakit,” kenang Herman. Nada bicaranya dipenuhi nuansa penyesalan.
Herman sempat berusaha menyambung bagian uang yang robek menggunakan lem agar bisa dibelanjakan sembako di warung langganannya. Namun, pemilik warung menolaknya mentah-mentah. “Uang ini sudah rusak, tidak berlaku lagi,” kata pemilik warung kala itu.
Usahanya berpindah ke warung lain pun membuahkan hasil yang sama. Tak ada pemilik warung yang mau menerima uang kertas yang terlihat cacat. Akhirnya, uang bergambar Soekarno-Hatta itu dibiarkan tergeletak begitu saja di lemari.
Ketika keputusasaan hampir mencapai puncak, kabar baik terdengar. Kapitalau (sebutan kepala desa di Miangas) mengabarkan bahwa tim Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara telah tiba di pulau mereka, menggunakan kapal perang TNI Angkatan Laut.
Kedatangan Bank Indonesia, ternyata berkaitan dengan program ekspedisi rupiah berdaulat, yang membawa misi melayani penukaran uang lusuh, sekaligus mendistribusikan uang layak edar ke wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T).
”Saya langsung teringat uang 100 ribu yang rusak itu. Saya ambil uangnya dan berdoa singkat dalam hati: Tuhan, tolong saya,” ucap Herman.
Sambil menggendong Arya, ia bergegas menuju tempat pelayanan penukaran uang. Di sana, suasana tampak ramai tapi tertata rapi. Petugas dari Bank Indonesia sibuk melayani warga, didampingi prajurit TNI berseragam loreng yang melakukan pengamanan.
Herman mengambil posisi duduk di kursi yang membentuk antrean. Di tengah deretan antrean, rasa waswas kembali menyelusup. Bagaimana jika Bank Indonesia juga menolak uangnya karena kondisinya yang sangat lusuh dan robek?
Namun, kecemasan itu perlahan sirna saat melihat keramahan para petugas melayani warga satu per satu. Keyakinannya tumbuh kembali.
Ketika antreannya dipanggil, Herman langsung duduk berhadapan dengan petugas Bank Indonesia. Ia merogoh saku belakang celananya dan menyerahkan uang kertas yang rapuh itu.
”Selamat pagi, pak. Mau tukar uang dengan pecahan berapa?” tanya petugas itu ramah sambil memeriksa kondisi fisik uang.
“Terserah pecahan berapa saja, pak. Apakah masih bisa ditukar?” tanya Herman ragu.
“Iya, masih bisa pak. Uangnya memang lusuh dan robek, tapi fitur keamanannya masih lengkap dan nomor serinya masih terlihat jelas,” jawab petugas.
Mendengar penjelasan itu, beban berat di pundak Herman seketika terangkat. “Dalam hati saya kembali berdoa: Terima kasih Tuhan,” kenangnya.
Petugas kemudian menyerahkan dua lembar uang kertas baru pecahan Rp50.000. Uang tersebut terasa halus, rapi, dan bersih di genggamannya.
Tanpa membuang waktu, seraya menggandeng tangan Arya, Herman melangkah menuju warung sembako terdekat. Kali ini, dua lembar pecahan Rp50.000 baru itu diterima tanpa keraguan sedikit pun oleh pemilik warung.
”Saya langsung beli beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya. Sampai di rumah, saya memasak nasi dan menggoreng ikan teri lalu makan bersama anak saya,” cerita Herman dengan mata berkaca-kaca.
Bagi Herman, hadirnya program ekspedisi rupiah berdaulat Bank Indonesia di perbatasan negara, bukan sekadar urusan administrasi perbankan atau menjaga kedaulatan mata uang semata. Lebih dari itu, kedatangan mereka adalah uluran tangan penolong yang mengubah selembar kertas uang lusuh tak berharga, menjadi penambal lapar bagi keluarga kecilnya.
”Saya sangat bersyukur. Seperti sudah diatur, saat saya mengalami kesulitan, Tuhan mengutus Bank Indonesia untuk menyelamatkan kami,” tutur Herman penuh haru.
Hari-hari kelam itu kini telah berlalu. Setelah cuaca ekstrem mereda, Herman mampu memperbaiki perahunya dan kembali melaut. Sang istri pun telah berkumpul kembali di Miangas.
Saat ditanya alasannya berada di Manado saat ini, Herman tersenyum leluasa. Ia datang untuk membeli alat-alat tangkap baru. “Kalau di Miangas harganya sangat mahal, di Manado jauh lebih terjangkau,” tutupnya mengakhiri pembicaraan.
Pulau Miangas dan Aktivitas Ekonominya
Terletak di ujung paling utara Indonesia, Pulau Miangas seolah beranda negeri yang menghadap langsung ke samudra pasifik.
Pulau yang memiliki luas 3,2 kilometer persegi ini, berada di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan Filipina.
Suasana pemukiman di Pulau Miangas (foto : ist)
Jarak geografis yang dekat dengan negara tetangga tersebut, membuat kehidupan masyarakat Miangas memiliki karakter tersendiri.
Laut menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya sekitar 54 persen penduduknya bermata pencaharian nelayan, disusul petani sekitar 21 persen, PNS 11 persen, serta sisanya menggeluti profesi lain, sebagaimana data BPS Kabupaten Talaud.
Bagi masyarakat Miangas yang berpenduduk 1.060 jiwa ini (data Kantor Kecamatan Miangas), kehidupan banyak bertumpu pada sumber daya yang tersedia di sekitar pulau.
Sebagian besar warga, seperti Herman, menggantungkan penghasilan dari sektor kelautan dan perikanan. Itulah sebabnya, laut menjadi tempat mencari ikan sekaligus sumber pangan keluarga.
Namun begitu, aktivitas nelayan sangat dipengaruhi kondisi cuaca. Ketika laut bersahabat, perahu-perahu kecil bergerak mencari ikan. Namun ketika gelombang tinggi dan angin kencang datang, aktivitas melaut harus dikurangi bahkan dihentikan.
Selain nelayan, masyarakat juga menjalankan berbagai pekerjaan lain seperti berkebun, berdagang dan bekerja pada sektor jasa. Hasil kebun dan hasil laut menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat di pulau tersebut.
Kondisi geografis Miangas yang berada jauh dari pusat perekonomian Sulawesi Utara, membuat distribusi barang menjadi tantangan tersendiri.
Cuaca ekstrem yang sering terjadi di perairan Pulau Miangas (foto : ist)
Barang kebutuhan masyarakat harus didatangkan dari luar pulau. Begitu pula dengan uang tunai. Di tengah kehidupan ekonomi yang sederhana, rupiah memiliki peran yang sangat penting.
Uang rupiah bukan sekadar alat pembayaran. Di wilayah perbatasan seperti Miangas, keberadaan rupiah juga menjadi bagian dari simbol kedaulatan negara.
Namun, membawa dan mendistribusikan rupiah ke pulau terdepan bukan pekerjaan mudah. Jarak yang jauh, kondisi cuaca dan keterbatasan transportasi menjadi tantangan dalam memastikan ketersediaan uang layak edar.
Karena itu, pelayanan kas dan distribusi rupiah ke wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) memiliki arti penting bagi masyarakat.
“Rupiah di wilayah perbatasan, seperti Miangas, bukan hanya mengenai jumlah uang yang beredar. Tapi juga bagaimana masyarakat dapat menggunakan rupiah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari,” ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara Joko Supratikto, Senin (14/09/2026).
Di daerah lain di Indonesia, peredaran uang sebagian besar melalui bank, mesin ATM dan sistem pembayaran digital yang semakin berkembang. Tapi di Miangas, uang tunai masih mendominasi sehingga memiliki peran penting dalam transaksi masyarakat.
“Itulah sebabnya Pulau Miangas, yang merupakan pulau terluar sering mendapat perhatian khusus dalam mendistribusi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah,” ungkap Joko.
Kolaborasi BI dan TNI AL Salurkan Rupiah di Kepulauan
Ekspedisi Rupiah Berdaulat adalah salah satu program Bank Indonesia (BI) dalam mendistribusi dan pengamanan uang rupiah ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Di Sulawesi Utara, program Bank Indonesia ini dilaksanakan bekerja sama dengan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VIII, Manado.
Di tahun 2026 ini, ekspedisi rupiah berdaulat di wilayah kerja Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, dilaksanakan dua kali. Pertama pada 23 hingga 29 Juni 2026, dan yang kedua 11 sampai 17 September 2026.
Pelepasan Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat di Pelabuhan Samuel Languyu, Satrol Kodaeral VIII Bitung, pada Selasa (23/06/2026). (foto : Hence)
Dengan begitu tercatat, pelayaran pertama ekspedisi rupiah berdaulat tahun ini, pada Selasa siang, 23 Juni 2026.
Kala itu, Pelabuhan Samuel Languyu, Satuan Patroli (Satrol) Kodaeral VIII Bitung, seakan menjadi saksi dimulainya perjalanan ekspedisi rupiah berdaulat.
Di tepi dermaga, KRI Selar-879 milik TNI Angkatan Laut telah bersiap membelah ombak menjalankan misi di wilayah 3T.
Di dalam geladaknya, tersimpan ‘amunisi’ khusus senilai Rp5,5 miliar uang rupiah layak edar, yang siap didistribusikan ke garda terdepan Nusantara.
Perjalanan itu sebuah kolaborasi strategis, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara dengan Kodaeral VIII Manado.
Berlangsung selama satu pekan, tim mengemban misi memastikan rupiah tetap berdaulat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar di Provinsi Sulawesi Utara.
Di atas kapal perang tersebut, sebanyak 15 personel dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara bahu-membahu bersama puluhan prajurit TNI AL. Lima titik kepulauan strategis di perbatasan telah menanti kedatangan mereka, yakni Salibabu, Karatung, Kabaruan, Miangas, hingga Makalehi.
Menjangkau pulau-pulau 3T di Sulawesi Utara bukanlah perkara mudah. Geografi kepulauan dengan gelombang laut yang tak menentu, serta keterbatasan akses transportasi kerap menjadi tantangan utama. Namun, bagi Bank Indonesia, kehadiran rupiah di wilayah terluar tidak bisa ditawar.
”Ekspedisi rupiah berdaulat ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas yang tetap terjaga, serta distribusi merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Joko Supratikto, saat melepas tim, Selasa (23/06/2026).
Kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto bersama Dankodaeral VIII, Laksda TNI Dery Triesananto Suhendi, Selasa (23/06/2026). (foto : Hence)
Joko menegaskan, bahwa ekspedisi rupiah berdaulat merupakan wujud nyata komitmen Bank Indonesia, dalam merawat rupiah bukan sekadar sebagai alat transaksi, melainkan sebagai salah satu simbol kedaulatan bangsa.
Dalam ekspedisi kali ini, ada tiga misi utama yang diusung oleh tim ekspedisi rupiah berdaulat.
Pertama, mendistribusikan uang layak edar, yakni menyediakan uang berkualitas baik, termasuk emisi baru, untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat di kepulauan.
Kedua, menarik Uang Tidak Layak Edar (UTLE), yakni mengumpulkan uang lusuh, rusak, atau emisi lama dari masyarakat agar digantikan dengan lembaran yang baru dan segar.
Ketiga, Edukasi CBP Rupiah, yakni memberikan pemahaman dan sosialisasi program Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) rupiah kepada warga perbatasan, para pelajar, hingga tokoh masyarakat setempat.
Sinergi Bank Indonesia dan TNI AL ini bukanlah hal baru. Sejak pertama kali digulirkan pada tahun 2012, program kas keliling dan ekspedisi rupiah berdaulat telah menjelajahi penjuru negeri.
”Sejak 2012, kita sudah melaksanakan 150 kegiatan kas keliling atau ekspedisi rupiah berdaulat bekerja sama dengan TNI AL. Bahkan, program ini sudah berhasil menjangkau 766 pulau 3T di seluruh nusantara,” ungkap Joko.
Joko menjelaskan, menjaga wilayah perbatasan memerlukan pendekatan khusus yang persuasif. Setiap personel tim ekspedisi harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di pulau-pulau yang menjadi tujuan ekspedisi.
“Hadirlah dengan ramah, layani dengan sepenuh hati, jaga kekompakan, disiplin, serta keselamatan di dalam menjalankan tugas bersama ini,” pesan Joko.
Menurut dia, keberhasilan ekspedisi rupiah berdaulat, tidak hanya diukur dari berapa banyak uang yang berhasil ditukarkan atau layanan yang diberikan. Lebih dari itu, kehadiran tim di tengah masyarakat harus mampu memberikan pelayanan yang baik, dan menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah kepulauan mendapatkan perhatian yang sama.
“Sikap ramah dan pelayanan dengan sepenuh hati menjadi penting, karena tim akan berhadapan langsung dengan masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan rupiah,” pinta Joko.
Di pihak lain, di pulau-pulau seperti Miangas atau Karatung, posisi geografis yang berdekatan dengan negara tetangga Filipina, menjadikan potensi peredaran mata uang asing dan aktivitas lintas batas cukup tinggi.
Oleh karena itu, peran TNI AL menjadi sangat krusial. Tak hanya menyediakan kapal perang sebagai sarana angkut, Kodaeral VIII juga menerjunkan personel pengamanan ketat, untuk melayani masyarakat di pulau-pulau sasaran.
Komandan Kodaeral (Dankodaeral) VIII, Laksda TNI Dery Triesananto Suhendi, mengatakan kehadiran TNI AL adalah untuk memastikan seluruh misi ekonomi dan kedaulatan ini berjalan aman tanpa kendala.
”Selain personel KRI, Kodaeral VIII juga memperkuat tim dengan sejumlah personel pendukung, termasuk tenaga kesehatan dan unsur pengamanan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan ekspedisi dapat berlangsung aman dan lancar,” terang Dery.
Lebih jauh, Dery menekankan bahwa sinergi lintas lembaga ini, juga berfungsi sebagai benteng pertahanan non-militer. Kehadiran rupiah yang kuat di perbatasan secara langsung mencegah masuknya ketergantungan masyarakat lokal terhadap mata uang asing.
“Di pulau-pulau tersebut kita bekerja sama dan berintegrasi dalam rangka mengamankan kedaulatan NKRI. Tidak hanya wilayahnya, tetapi juga mengantisipasi masuknya masyarakat asing, termasuk uang asing. Kita bekerja sama dengan Bank Indonesia dan juga pihak imigrasi,” tegas Laksda TNI Dery.
Ketika KRI Selar-879 merapat di dermaga-dermaga pulau terluar, kehadiran tim ekspedisi rupiah berdaulat selalu disambut antusias oleh warga setempat. Bagi warga di perbatasan, lembaran uang baru beraroma khas yang mereka terima, merupakan wujud perhatian nyata dari pemerintah dan negara.
Melalui program ekspedisi rupiah berdaulat, masyarakat di Salibabu, Karatung, Kabaruan, Miangas dan Makalehi kini tidak perlu risau lagi dengan uang lusuh. Rupiah hadir sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bank Indonesia mencatat, hasil penukaran uang di program ekspedisi rupiah berdaulat pertama, 23 hingga 29 Juni 2026, masing-masing, Pulau Salibabu Rp1.575.000.000, Pulau Kabaruan Rp374.000.000, Pulau Miangas Rp145.600.000, Pulau Karatung Rp572.700.000, dan Pulau Makalehi Rp332.700.000.
Ada banyak warga yang terbantu oleh program ini. Seperti halnya Herman, warga Pulau Miangas, yang kehidupan ekonomi keluarganya kembali berdenyut setelah uang kertas yang sempat dianggap tak bisa lagi digunakan, ditukar dan diganti oleh uang kertas baru. (*)
